Penyelesaian Permasalahan Keuangan Bina Ekonomi PPMK

Jakarta Pusat, -- Mengilangkan kemiskinan memang sulit, tetapi mengurangi kemiskinan sekecil mungkin bisa dilakukan,” kata Sekretaris Kota jakarta Pusat, Zainal, ketika memberikan sambutan pada acaraPenyelesaian Permasalahan Keuangan Bina Ekonomi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Kota Administrasi jakarta Pusat, Jumat (18/9), di Kantor Walikota Jakarta Pusat.

Menurut Zainal, ada beberapa program yang perlu dilakukan agar kemiskinan di jakarta bisa diatasi. ”Untuk mengurangi kemiskinan, pemerintah menerapkan kebijakan dan membuat program pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui PPMK,” kata Zainal.

Program PPMK, papar Zainal, dirancang sebagai sebuah program pemerintah yang mendukung kaum miskin dan menggunakan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi dengan penekanan kuat pada kepedulian terhadap mereka yang lemah.

”Rancangan yang seperti ini diharapkan dapat menumbuhkan potensi bangsa dan memberi kesempatan, perlindungan dan hak bagi kaum miskin untuk meningkatkan taraf hidupnya,” imbuh Zainal.

Tujuan awal PPMK yaitu memberdayakan warga jakarta yang kurang mampu dengan memberikan pinjaman dana bergulir untuk usaha mikro. Namun, papar zainal, berdasarkan laporan kerja satgas kelurahan masih banyak dana bergulir yang masih berada di masyarakat.

””Dalam sambutannya Zainal, Sekko Jakarta Pusat menghimbau  agar para Satgas  Kelurahan terus aktif mencari kiat-kiat atau solusi agar penagihan dana pinjaman bergulir yang masih berada dimasyarakat berjalan secara maksimal.

Sementara menurut Kasubdit Kelembagaan Partisipasi Masyarakat Kantor Pemberdayaan Perempuan Jakarta Pusat, M. Noer, kegiatan ini dimaksud untuk memberikan asistensi bimbingan, dukungan dan dampingan kepada aparat pemerintah dan masyarakat serta satuan tugas kelurahan dalam penyelesaian permasalahan keuangan PPMK tahun 2001 sampai 2007.

”Tujuannya agar permasalahan pengelolan pemberdayaan masyarakat kelurahan dapat bersama-sama dilaksanakan dalam rangka pengembalian keuangan negara untuk pembangunan,” katanya.

Masih menurut M. Noer, Kabid. Kelembagaan Partisipasi Masyarakat (KPM), kegiatan diikuti oleh 200 orang peserta terdiri dari, unsur kecamatan 8 orang, sekretaris kelurahan 44 orang, satgas PPMK Jakarta Pusat 132 orang serta Ketua RW 16 orang.


Tulis Komentar Anda



Berita Terkait