DPC dan DPRa GOPTKI Jakpus Dikukuhkan

DPC dan DPRa Kecamatan GOPTKI Jakpus resmi dikukuhkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GOPTKI Provinsi DKI Jakarta, Rusmiati Saefullah, di Ruang Serbaguna Utama, Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Jumat (7/2). Foto: Rif

Jakarta Pusat, -- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Ranting (DPRa) Kecamatan Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia (GOPTKI) Kota Jakarta Pusat dikukuhkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GOPTKI Provinsi DKI Jakarta, Rusmiati Saefullah, di Ruang Serbaguna Utama, Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Jumat (7/2).

Dalam kesempatan ini, Rusmiati mengharapakan, seluruh DPC maupun DPRa yang telah dilantik harus segera membentuk kepengurusan. Sehingga, program ke depan dalam meningkatkan kualitas Taman Kanak-kanak (TK) bisa langsung berjalan.

“Tugas kita mempesiapkan anak-anak TK menjadi generasi yang tangguh dan berkualitas. Karenanya diperlukan peran aktif pengurus GOPTKI untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas,” ungkapnya didampingi Penasehat DPC GOPTKI Jakarta Pusat Sinthya Ayuningrum, dan Pembina Utama GOPTKI Jakarta Pusat Bayu Meghantara.

Ia juga menekankan, agar para pengurus GOPTKI Jakpus mengikuti perkembangan jaman yang ada. “Ikuti perkembangan yang ada, sehingga ke depannya tidak akan tertinggal dengan kemajuan jaman,” jelasnya. 

Sementara itu, Wali Kota Jakarta Pusat (Jakpus) selaku Pembina Utama GOPTKI Jakarta Pusat, Bayu Menghantara menilai pendidikan berkualitas dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK). 

Menurutnya, pendidikan merupakan sebuah investasi bagi anak-anak ke depannya. Di mana kualitas pendidikan yang baik sejak dini akan menentukan karakter dan kedisiplinan anak setelah dewasa.

“Anak yang mendapatkan pendidikan yang baik sejak dini, saat dia besar akan baik juga kualitasnya. Kita bisa lihat dari karekter dan kedisiplinannya,” terangnya.

Ia mengharapkan dengan dikukuhkannya GOPTKI Jakpus dapat menciptakan pendidikan yang berkualitas pada anak sejak dini. Sehingga kesenjangan sosial di masyarakat bisa dihapuskan. (As)

Kominfotik JP/NEL


Tulis Komentar Anda



Berita Terkait