Jakpus Gelar Sosialisasi MPM

Jakarta Pusat, -- Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat mengelar sosialisasi Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) pada seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) di wilayah Jakarta Pusat. 

Asisten Kesejahtraan Masyarakat Jakarta Pusat M Fahmi menyatakan, MPM merupakan suatu mekanisme pemutakhiran data kemiskinan yang wajib dilakukan seluruh jajaran pemerintahan. Sebab, sesuai dengan amanat UU, fakir miskin dan anak terlantar sepenuhnya ditangung negara. Sementara, sejak 2011 hingga saat ini, pemutakhiran data kemiskinan dan anak terlantar belum diperbarui. Maka dari itu, pihaknya melakukan sosialisasi agar MPM dapat segera dilaksanakan.

“Jadi MPM ini nantinya berbasis teknologi informasi, setiap data mengenai masyarakat miskin dan anak terlantar yang sudah masuk akan terintegrasi dengan website. Data itu bisa diakses seluruh daerah. Kalau di DKI kita punya si Jali (Sistem Informasi Jakarta Peduli) nanti data MPM terbaru ini akan dimasukan kedalam si Jali,” ungkapnya.

Menurutnya, MPM ini baru diuji coba di 12 kota di Indonesia, salah satunya DKI Jakarta. Saat ini pihaknya tengah dalam proses penginputan data yang akan segera dimulai pada Januari ini. Sementara target dari pemutakhiran data ini diharapkan selesai pada April mendatang. Hasil dari pemutakhiran data melalui MPM ini akan digunakan sebagai acuan untuk memberikan program kesejahtraan rakyat yang dilakukan Pemerintah Daerah. Diantaranya program Kartu Jakarta Pintar (KJP), Raskin, Kartu Jakarta Sehat (KJS), dan subsidi listrik.

“Data ini sangat penting untuk menunjang program pemerintah, pengalaman kita program raskin banyak yang kurang, ada yang tidak terdata, subsidi listrik salah sasaran. Makanya MPM ini menjadi data yang penting,” tegasnya

Ditempat yang sama, Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Ahmad Saelani menegaskan pelaksanaan MPM ini menjadi jawaban permasalahan data kemiskinan yang selama ini belum dimutakhirkan. Padahal, seharusnya data kemiskinan ini mejadi data yang paling dinamis. Melalui MPM ini nantinya, data tingkat kemiskinan yang ada dimasyarakat akan dikelompokan ke dalam cluster-cluster. Setelah itu, akan dilakukan prosedur penangulangan kemiskinan berdasarkan cluster yang ada.

“Jadi nanti ada clusternya, misalnya masyarakat miskin, rentan miskin itu berbeda clusternya. Baru kemudian program peningkatan kesejahtraan mereka ini akan disesuaikan dengan cluster yang ada,” terangnya.

 

Kominfotik-Nel

Foto-Eta


Tulis Komentar Anda



Berita Terkait