Pembinaan PKL Terkendala Lahan

Jakarta Pusat, -- Suku Dinas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Jakarta Pusat masih mengalami kendala lahan untuk melakukan penataan PKL di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat

Kasudin UMKM Jakarta Pusat Ricard Bangun menyatakan, hingga saat ini pihaknya masih terus berupaya melakukan pembinaan terhadap Pedangang Kaki Lima (PKL) di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Namun kendala lahan untuk tempat menampung PKL membuat pihaknya kesulitan melakukan Pembinaan. Sementara para PKL selama ini juga membandel karena selalu kembali ke jalan untuk berdagang pasca penertiban.

“Mereka ini pedagang liar, nggak punya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jakarta, ditata tidak mau. Padahal pedagang yang bisa kita bina ini yang ber KTP Jakarta, dan bersedia dibimbing,” ujarnya (9/1).

Ricard menilai, untuk melakukan pembinaan terhadap PKL ini memang harus disediakan lahan terlebih dahulu dan komitmen dari para PKL untuk dibina. Sebenarnya, pihaknya juga sudah melihat-lihat beberapa lahan potensial di kawasan Tanah Abang untuk dibebaskan agar PKL dapat dipindahkan ke lokasi tersebut. Namun, upaya pembebasan lahan tersebut belum terealisasi karena bukan prioritas anggaran Pemkot Jakpus.

“Tapi waktu itu, sudah kita carikan lahan lain di kawasan Said Naum. Jadi yayasan Said Naum mau menampung PKL. Tapi PKL nya justru menolak kemudian kembali jualan di jalan,” terangnya.

Lebih lanjut Ricard menerangkan untuk melakukan pembinaan PKL harus melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sehingga dapat saling bersinergi.

“Tentunya untuk melakukan relokasi ini harus dibantu dari SKPD lain, satpol pp hingga kecamatan. Jadi ketika lahan tersedia kami siap untuk menempatkan pedagang," tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Satpol PP Jakarta Pusat Rahmat Lubis menyatakan penyelesaian masalah PKL Tanah Abang dengan melakukan penertiban bukan solusi terbaik. Sebab PKL selalu kembali lagi untuk berjualan pasca penertiban.

"Kalau mau tertib, harus segera dilakukan penataan ulang di kawasan tersebut. Kita Satpol PP hanya melakukan penertiban sebatas reprentatif. Jadi memang SKPD lain harus ikut seperti UKM, PT KAI, PD Pasar Jaya ini semua harus bersinergi," tegasnya.

Kominfomati Cds-Nel


Tulis Komentar Anda



Berita Terkait