Pemkot Jakpus Terima Kunjungan DPRD Malang

Jakarta Pusat, -- Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat (Jakpus) menerina kunjungan anggota komisi b Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Malang, Senin (12/6). Dalam kuunjungan itu, pihak komisi b mempertanyakan penataan dan pembangunan pasar di wilayah Jakarta Pusat.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Jakpus, Bakwan Ginting menerangkan untuk permasalahan dan pengelolaan pasar yang ada di wilayah Jakpus maupun tingkat Provinsi DKI Jakarta, kewenangannya ada pada Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya. Pemkot Jakpus hanya melakukan pengawasan di depan pasar seperti Pedagang Kaki Lima (PKL), dan kebersihan pasar.

“Jadi memang untuk permasalahan kondisi pasar yang ada di Malang maupun di Jakpus karakteristiknya sama, hanya saja untuk regulasi penataan pasar ada pada PD Pasar Jaya,” ungkapnya didampingi Kabag Perekonomian Istya, Kasudin  Koperiasi, UKM, dan Perdagangan Bangun Richard.

Pihaknya menerangkan, untuk penataan pedagang di luar pasar Pemkot Jakpus melakukan pengelolaan dengan Lokasi Sementara (Loksem) yang berjumlah 47 Loksem di 7 Kecamatan, dan Lokasi Binaan (Lokbin).

“Lokbin inilah cikal bakalnya pasar, yang dikelola Pemkot melalui Sudin KUKMP. Kita punya 4 Lokbin untuk wilayah Jakpus,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Malang Sekaligus ketua rombongan Abdul Hakim menerangkan, saat ini permasalahan pembangunan pasar di Kota Malang menjadi hal penting. Sebab, terjadi ketegangan antara pedagang dan investor pembangun pasar, sehingga menyebabkan terbengkalainya pembangunan sejumlah pasar.

“Para Pedagang tidak mau pindah padahal bangunan pasar sudah tidak layak akibat kebakaran, sementara investor ingin menarik investasinya. Ketidaknyamanan seperti inilah yang terjadi di Malang. Kami ingin menyerap apa saja yang dilakukan Pemkot Jakpus untuk membenahi situasi ini agar perputaran ekonomi dan pembangunan di Malang bisa berjalan baik,” singkatnya.

 

Kominfotik JP/NEL


Tulis Komentar Anda



Berita Terkait