Walikota Buka Sarasehan Politik bagi Perempuan

Jakarta Pusat, -- Walikota Buka Sarasehan Politik bagi Perempuan

 

Sekitar 100 ibu-ibu warga Johar Baru mengikuti sarasehan hak-hak politik bagi perempuan tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat yang digelar Kesbangpol, di ruang serbaguna Gelanggang Olah Raga (GOR) Johar Baru, Kamis ( 31/3 ).

Walikota Jakarta Pusat, Mangara Pardede, mengatakan, sangat miris bila saat ada rapim di Balaikota maupun di Polda karena Johar Baru selalu dicap kampung tawuran atau kampung narkoba. “Saya sedih kalau mendengar kata-kata seperti itu.” Jelas Mangara.

“Oleh karena itu, saya berharap kepada ibu-ibu yang mengikuti sarasehan ini supaya dapat mengingatkan putra/putrinya kalau keluar rumah jangan melakukan tawuran, kalaupun ada tawuran lebih baik menghindar,” lanjut Mangara.

 Dikatakan, peranan ibu-ibu sangat penting dalam mendidik anak. Ibu-ibu lebih dihargai dan didengar oleh anak dibandingkan orang tua laki, karena kalau ibu-ibu dalam memberikan nasehat mengunakan kasih sayang dan dengan perasaan hati. Lain dengan orang tua laki dalam menasehati yang ada amarah yang tinggi.

 Mangara minta, kepada peserta sarasehan yang umumnya diikuti oleh ibu-ibu supaya dapat mengetuktularkan/didengungkan kepada warga lainnya agar dapat menasehati putra/putrinya jika mau keluar rumah jangan melakukan tawuran, juga disertai do’a, agar Johar Baru berubah dari kampung tawuran menjadi kampung damai.

Ka. Kantor Kesbangpol Jakarta Pusat, Fuadi menambahkan, kegiatan sarasehan diikuti 100 peserta terdiri dari kaum perempuan dari organisasi wanita dan tokoh masyarakat, agar dapat memahami tentang hak dan kewajiban, serta ikut berperan serta dalam mensukseskan pemilihan Gubenur dan Wakil Gunernur Provinsi DKI Jakarta.

Selain itu kegiatan sarasehan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih khususnya anggota organisasi  perempuan dalam Pilgub tahun 2017 dapat meningkat, dapat mencegah/menghindari pemahaman yang negatif dimasyarakat seperti menerima money politik dan mencegah menjelek-jelekan calon kandidat yang berbau SARA yang dapat menyebabkan terjadinya konflik, jelas Fuadi. (AD, Kominfomas JP)

 


Tulis Komentar Anda



Berita Terkait