Walikota Jakpus Terima Kunjungan Kerja Deputi Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Malaysia

Jakarta Pusat, -- Walikota Jakarta Pusat, Mangara Pardede didampingi Wakil Walikota, Bayu Meghantara dan Ketua TP PKK, Rintje Mangara terima kunjungan kerja Deputi Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Malaysia, Hj. Azizah Datuk Seri Panglima H. Mohd Dun, di ruang Pola Kantor Walikota Jakarta Pusat, Selasa (20/9).

20 peserta rombongan kunjungan kerja dari Kementerian Malaysia tersebut ingin belajar dari Jakarta Pusat  karena dipandang berhasil dalam menangani  mengentaskan kemiskinan dan perumahan.

Pejabat Ahli Dewan Negara Malaysia, Hj. Mesriany mengatakan kunjungan kerja yang dipimpin oleh Hj. Azizah Datuk Seri Panglima H. Mohd Dun, ingin mengetahui bagaimana cara Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam menangani perumahan bagi warga yang tidak mampu. “Saya lihat walikota Jakpus cukup berhasil dalam menangani hal tersebut,” ujar Hj. Mesriany

Menanggapi hal tersebut Walikota Jakarta Pusat, Mangara Pardede menjelaskan, dalam penyedian perumahan bagi warga yang tidak mampu, secara nasional Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perumahan menyediakan rumah murah bagi warga yang tidak mampu dengan sistem kredit dengan jangka panjang. Khusus di wilayah Jakarta Pusat dibangun rumah susun (Rusun) sampai 24 lantai. “Rusun ini tidak diperjualbelikan tetapi disewakan dengan harga yang sangat murah karena di subsidi oleh pemerintah dan diperuntukan bagi warga yang tinggal ditempat yang tidak layak seperti yang tinggal di pinggir kali/sungai,” ujar Mangara.

Dalam rangka meningkatkan taraf hidup bagi warga yang tinggal di Rusun semua sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas, misalnya listrik, air dan gas. “Jadi begitu rumah mereka dibongkar, dan pindah  ke Rusun, warga tinggal masuk saja, tidak usah memikirkan apa-apa,” ucap Walikota.

Sementara untuk menangani kemiskinan yang dipertanyakan oleh Datuk Raja Ropiah Raja Abdullah dengan jabatan Naib Pergensi Persatuan Ahli Majlis Wanita, Mangara mengatakan, dalam menangani kemiskinan pihaknya memberikan perhatian khusus dengan memberikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang merupakan program Gubernur DKI Jakarta. Orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anaknya diberikan KJP oleh pemerintah. Namun pemberian KJP tersebut harus diteliti betul-betul jangan sampai salah sasaran. “ KJP diberikan kepada orang yang betul-betul yang tidak mampu, dan ini semua gratis.” Begitu juga dengan kesehatan semua warga diberikan haknya melalui BPJS dan KJS, ujarnya. (AD Kominfomas JP)


Tulis Komentar Anda



Berita Terkait