Wali Kota Jakpus: Kolaborasi dengan Warga dalam Hadapi Ancaman Banjir Harus Ditingkatkan

Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Bayu Meghantara, didampingi Wakil Wali Kota.Foto: Lik

Jakarta Pusat, -- Wali Kota Jakarta Pusat, Bayu Meghantara meminta seluruh jajaran lebih siap mengantisipasi banjir di musim penghujan. Selain itu, kolaborasi dengan masyarakat dalam penanganan bencana harus mulai dikedepankan.

“Kita dengar sama-sama bahwa ada fenomena La Nina yang turut berpengaruh pada iklim dan cuaca di Indonesia. Kita harus lebih siap. Lokasi-lokasi genangan yang pernah terjadi tahun lalu harus dijadikan pembelajaran, kita antisipasi lebih awal,” ungkap Bayu dalam rapat koordinasi terbatas di Ruang Rapat Wali Kota, Rabu (7/10). Selain diikuti oleh Wakil Wali Kota, Sekretaris Kota dan Para Asisten Sekko di Ruang Rapat Wali Kota, rapat ini juga diikuti oleh Para Kasudin, Camat dan Lurah secara virtual melalui video konferensi.

Kepala Suku Dinas Bina Marga, Rakim Sastranegara melaporkan langkah-langkah yang sudah dilakukan. “Kami menambah jumlah mulut air, supaya bisa ideal dengan perhitungan catchment area. Kolaborasi juga dilakukan dengan Sudin Pertamanan dan Hutan Kota yang memangkas pohon di dekat underpass Dukuh Atas, karena daun-daunnya menyumbat kolam olakan,” tuturnya.

Terkait persiapan yang dilakukan aparat kewilayahan, Asisten Pemerintahan Denny Ramdani telah meminta para lurah melengkapi basis data. “Formatnya sudah kita bagikan. Lurah segera inventarisasi lokasi yang sering terjadi genangan. Berapa ketinggiannya, apa penyebabnya kemudian apa rencana aksi yang disiapkan harus diisi di form tersebut,” sebut Denny.

Aspem menambahkan para lurah akan mendata petugas yang siap siaga dihubungi di lokasi-lokasi tersebut. Sementara Wali Kota meminta Person in Charge (PIC) tidak hanya dari aparatur pemerintah tetapi juga perwakilan masyarakat.

“Kita harus mengedepankan kolaborasi. Lurah ajak warganya bermusyawarah, meski secara virtual, yang penting diajak bicara. Sosialisasikan bahwa kita harus siap siaga. Tentukan bersama warga, siapa yang jadi PIC-nya, di mana saja lokasi pengungsiannya,” ujar Bayu.

Menurut Wali Kota, setiap lokasi penampungan itu harus ditandai sehingga warga tahu. “Pasang banner atau apapun itu, yang memuat informasi nama lokasi serta jumlah kapasitasnya,” kata Bayu. Ia mengingatkan bahwa kapasitas tersebut harus 50% dari kapasitas normal, sehingga warga bisa tetap menjaga jarak.

Menanggapi soal kolaborasi dengan masyarakat, Kepala Suku Dinas Sosial, Apul Perangin-angin menyatakan bahwa selama ini sinergi sudah terjalin baik dengan kecamatan dan kelurahan. “Akan lebih baik lagi kalau PIC yang dari masyarakat itu bisa membantu kami dalam pendistribusian makanan siap saja. Karena petugas Taruna Siaga Bencana (Tagana) kami juga terbatas jumlahnya,” katanya.

Sejalan dengan pernyataan Kasudin Sosial, Asisten Kesejahteraan Rakyat M. Fahmi mendorong agar Kampung Siaga Bencana diaktifkan. “Kita tahu ada beberapa Kampung Siaga Bencana yang pernah dibentuk. Setahu saya di sana ada juga dapur umum dengan perlengkapannya. Itu harus disiapkan kembali. Sehingga saat nanti dibutuhkan, kita tinggal memasok bahan bakunya saja dan bisa diolah sendiri. Kemandirian masyarakat sangat penting manakala kita harus membagi fokus,” ujarnya.

Sementara Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Bakwan Feriza Ginting menilai kolaborasi masyarakat dapat dilakukan dalam hal pembuatan sumur resapan. “Apabila setiap rumah memiliki sumur resapan, itu bisa mengurangi run off secara signifikan,” ungkapnya. (Kominfotik JP/SAF)


Tulis Komentar Anda



Berita Terkait