Buka Musrenbang Johar Baru, Wali Kota Berharap Masyarakat Aktif Usulkan Solusi Masalah di Lingkungannya

Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Dhany Sukma. Foto: Zak

Jakarta Pusat, -- Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma menghadiri dan membuka pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Johar Baru, di Aula Kantor Kecamatan Johar Baru, Rabu (24/2). Wali Kota didampingi oleh Camat Johar Baru, Nurhelmi Savitri.

Kegiatan Musrenbang ini sejatinya digelar secara virtual melalui sambungan konferensi video. Selain perangkat kecamatan dan para lurah di wilayah Kecamatan Johar Baru, peserta Musrenbang lain mengikuti kegiatan ini melalui sambungan konferensi video atau virtual. Turut mengikuti kegiatan ini di antaranya perwakilan dari DPRD Provinsi DKI Jakarta antara lain Israyani, H. Ismail dan Hariadi Anwar.

Sebanyak 304 usulan dihasilkan dalam Musrenbang di Johar Baru. Namun, 94 di antaranya sudah teranggarkan di APBD 2021. Sedangkan 49 kegiatan tidak dapat dilanjutkan. Sehingga secara keseluruhan terdapat 161 usulan kegiatan dengan total anggaran mencapai Rp 18.787.613 303 dari empat kelurahan yang ada di Kecamatan Johar Baru.

Wali Kota Jakarta Pusat menjelaskan bahwa dalam Musrenbang ada beberapa pendekatan yang dijalankan. “Selain pendekatan bottom up atau menerima usulan dari bawah, ada juga perencanaan yang sifatnya top down untuk menyelaraskan. Selain itu juga ada pendekatan teknokratis supaya penyelesaian masalah tidak asal-asalan,” ujar Dhany dalam sambutannya.

Selain itu, Dhany juga mengingatkan bahwa Musrenbang sesungguhnya bukanlah tujuan melainkan alat. “Kalau dijadikan tujuan, nanti selesai Musrenbang dianggap selesai. Padahal masih ada yang harus dikerjakan, yaitu melaksanakan aspirasi masyarakat tersebut,” lanjutnya.

Menurut Dhany, Musrenbang memiliki arti penting dalam menentukan arah pembangunan di tahun 2022. Ia mendorong semua elemen masyarakat untuk aktif menyampaikan usulan kegiatan. “Harapan saya Musrenbang ini menghasilkan suatu perencanaan pembangunan yang bisa mengatasi persoalan-persoalan berdasarkan usulan masyarakat. Asumsi dasarnya yang tahu solusi masalah di lingkungan ya masyarakat itu sendiri,” sebut mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini. (Kominfotik JP/SAF)


Tulis Komentar Anda



Berita Terkait