Monev Bansos, Asminkesra Minta Kepada Jajaran Sudinsos Lakukan Verifikasi Lapangan Secara Akurat
Rabu, 18 November 2026
Reporter: Berlian Sigit & Editor: Andreas Pamakayo

Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat (Asminkesra) Kota Administrasi Jakarta Pusat Nurhidayat memimpin rapat koordinasi (rakor) monitoring dan evaluasi (monev) penyaluran bantuan sosial bagi warga miskin di wilayah Jakarta Pusat untuk tahun anggaran 2026. 

Kegiatan ini bertujuan memastikan akuntabilitas dan ketepatan sasaran distribusi bantuan pangan serta Program Keluarga Harapan (PKH) yang bersumber dari Kementerian Sosial RI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Nurhidayat menjelaskan, pelaksanaan rapat ini berlandaskan pada empat regulasi utama, yaitu Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Sembako, Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Sosial dalam Rangka Perlindungan Sosial, serta Keputusan Gubernur Nomor 160 Tahun 2026 tentang Penerima dan Besaran Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) Tahun Anggaran 2026.

"Mekanisme penyaluran bantuan dari Kementerian Sosial melibatkan beberapa mitra strategis seperti PT Pos Indonesia, Perum Bulog, Bank BNI, dan Bank Jakarta," jelasnya saat memimpin rakor, di Ruang Pola, Kantor Walikota Jakarta Pusat, Jalan Tanah Abang I, Gambir, Rabu (18/11/2026).

Melalui forum ini, ia minta kepada jajaran Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk melakukan verifikasi lapangan secara akurat.

"Saya minta kepada Sudin Sosial untuk memantau secara langsung bantuan yang telah disalurkan oleh masing-masing mitra. Langkah ini diambil untuk mencegah penyimpangan data dan memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh warga yang berhak," tandasnya.

Feature Pak JP Pak JP Pak JP