Rano Karno mengatakan, selain bersilaturahmi, kehadirannya juga menyerap dan mendiskusikan aspirasi warga.

"Kegiatan ini sebetulnya yang pertama adalah untuk mendengar. Kita sudah tahulah usulan-usulan ini sudah masuk dalam Musrenbang, tapi ternyata ada sebagian yang terealisasi dan ada yang belum," ujar Rano. 

Rano menuturkan, dari berbagai aspirasi dan pembahasan yang dilakukan permasalahan utama warga adalah mengenai status lahan. Selama ini, Pemprov DKI Jakarta kesulitan melakukan pembangunan infrastruktur lantaran lahan kawasan dari tujuh RW di wilayah Kelurahan Kebon Kosong, masih banyak yang statusnya milik Sekretariat Negara (Setneg) RI.

"Karena itu, berbagai usulan warga yang disampaikan melalui Musrenbang yang tidak bisa direalisasikan karena status lahan. Secara regulasi kita tidak bisa melakukan pembangunan infrastruktur seperti jalan, saluran, dan taman di atas lahan yang belum diserah terimakan kepada Pemprov DKI Jakarta," ujarnya.

Selain itu, dalam kegiatan ini juga mengemuka isu mengenai penghuni rumah susun (rusun) Kemayoran yang dikenakan pajak bumi bangunan (PBB) dan mereka mempertanyakan hingga kapan hak guna bangunan (HGB) berlaku. 

Terkait berbagai keluhan itu, Rano mengaku telah menjelaskan kepada warga mengenai prosedur, regulasi, dan keterbatasan anggaran Pemprov DKI Jakarta akibat pemotongan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

Kelanjutannya, Rano menegaskan akan segera menggelar rapat terbatas (Ratas) bersama jajarannya untuk membedah akar persoalan yang disampaikan warga. Hingga nantinya Pemprov DKI Jakarta akan bisa berupaya mencarikan solusi. 

"Nanti kita akan coba bantu. Karena tadi kita dengar sudah hampir 35 tahun masalah ini tidak terjawab," tandasnya.