Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin, kembali menggelar Silaturahmi Malam Hari (SMH) bersama tokoh masyarakat serta warga Kelurahan Paseban untuk belanja masalah.

Adapun permasalahan yang disampaikan warga Kelurahan Paseban seperti, pembuatan turap Kali Sentiong, jalur one way Jalan Salemba Tengah, pendidikan gratis kepada anak-anak kurang mampu, template musrenbang serta Bulan Dana PMI.

Untuk pembuatan turap Kali Sentiong, Wali Kota Arifin mengatakan, memang sudah sekian tahun tidak berlanjut. Oleh karena itu, permasalahan ini segera akan diselesaikan.

"Ada agenda Gubernur DKI Jakarta yakni rapat terbatas dengan kecamatan-kecamatan, lalu camat melakukan paparan, jika pembuatan turap tidak selesai bisa jadi ini akan disampaikan," katanya, di SMK 34, Jalan Kramat Raya, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Selasa (10/11/2026).

"Untuk jalur one way, ibaratnya dari hulu ke hilirnya harus bisa diselesaikan, kata kuncinya tadi bahwa kebijakannya ada pada Dinas Perhubungan dan apa pun yang ditetapkan pasti ada plus minusnya,” tuturnya. 

Selanjutnya Arifin menjawab masukan dari warga RW 03 tentang musrenbang dan akan mempertimbangkan kembali mengenai template atau format (terdiri dari beberapa kolom utama untuk mencatat usulan kegiatan dari Tingkat Desa, Kelurahan, hingga Kecamatan), namun karena kebijakan penyusunan pedoman musrenbang dari Provinsi maka ia akan meneruskan. 

“Saya rasa keluhan ini bukan hanya di RW 03 saja bisa jadi semua RW yang berada di seluruh wilayah, mungkin ada beberapa perbedaan sebelum pengaturan template setelah dibagikan sehingga kreasi untuk bisa menyampaikan kebutuhan masyarakat seolah-olah terbatas," jelasnya. 

Menjawab tentang bulan dana PMI, Arifin menuturkan bahwa terkait dana-dana dari masyarakat kini harus dilakukan dengan prinsip sukarela tidak ada paksaan dan juga tekanan.

"Bagaimana pelaksanaannya bulan dana PMI harus tetap jalan mengajak masyarakat yang punya kerelaan untuk mendonasikan sebagian keuangannya diberikan kepada PMI, tetapi pelaksanaannya tidak boleh memaksa," ujarnya. 

Sementara itu, untuk pendidikan yang terbentur biaya karena ketidakmampuan ekonomi dengan harapan menerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), kemudian dengan desil dan sekarang tidak mendapatkan lagi. Ia meminta untuk memvalidasi kembali data-datanya apakah ada kekeliruan.

"Dulu hanya ada sekolah negeri gratis sekarang ada namanya sekolah swasta gratis sebanyak 103 sekolah dan 2027 akan bertambah, ini bentuk kepedulian Pemerintah DKI Jakarta kepada anak-anak,” pungkasnya.