Pemerintah – Jakarta Pusat | PPID Dasar Hukum PPID

Loading

Kelurahan Gn.Sahari Selatan

Dasar Hukum PPID

Regulasi & Keterbukaan Informasi

Dasar Hukum PPID

KELURAHAN GUNUNG SAHARI SELATAN

Landasan hukum dan regulasi pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:

Undang-Undang Republik Indonesia2 Dokumen

• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikUnduh
• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan PublikUnduh

Peraturan Pemerintah1 Dokumen

• Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008Unduh

Peraturan Komisi Informasi2 Dokumen

• Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi PublikUnduh
• Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi PublikUnduh

Peraturan Menteri Dalam Negeri1 Dokumen

• Permendagri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi PublikUnduh

Peraturan & Keputusan Gubernur DKI Jakarta2 Dokumen

• Pergub Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan DokumentasiUnduh
• Kepgub DKI Jakarta Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola PPID Utama dan PelaksanaUnduh

Instruksi & Surat Edaran Sekretaris Daerah2 Dokumen

• Instruksi Sekda Provinsi DKI Jakarta No. 42 Tahun 2021 tentang Dukungan Sengketa Informasi PublikUnduh
• Surat Edaran Sekda Provinsi DKI Jakarta No. 32/SE/2026 tentang Keikutsertaan PPID dalam Monev ElektronikUnduh