Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendorong seluruh pengelola bangunan gedung untuk menerapkan efisiensi energi dan air sebagai upaya mengurangi emisi gas rumah kaca serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Upaya tersebut disosialisasikan melalui kegiatan Sosialisasi Konservasi Energi pada Bangunan Gedung dengan tema “Navigasi Pergub DKI No. 5/2026: Strategi Efisiensi Energi Bangunan Gedung Melalui Penghematan Low-to-No Cost dan Modernisasi Teknologi HVAC” di Ruang MH Thamrin, Balai Kota Provinsi DKI Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Pusat Qomari Noorrizki mengatakan, kegiatan ini bertujuan menyebarluaskan substansi Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2026 tentang Efisiensi Energi dan Air pada Bangunan Gedung.

"Melalui sosialisasi ini, kami ingin mendorong para pengelola gedung untuk mengimplementasikan upaya-upaya konservasi energi, mulai dari metode tanpa biaya atau low-to-no cost hingga modernisasi teknologi HVAC," ujar Qomari.

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut diikuti sekitar 150 hingga 200 peserta yang terdiri dari pengelola gedung perkantoran, hotel, apartemen, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akademisi, mahasiswa serta perwakilan badan usaha.

"Melalui forum ini diharapkan terbangun pemahaman bersama antara pemerintah, pengelola gedung, praktisi, dan penyedia teknologi. Harapan kami, setelah sosialisasi ini, para pengelola gedung dapat langsung mempraktikkan upaya konservasi energi di fasilitas masing-masing sesuai arahan Pergub Nomor 5 Tahun 2026," katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Energi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta Ulin Nuha mengatakan, perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan energi menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Karena itu, diperlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung target pengurangan emisi gas rumah kaca.

"Perubahan iklim dan kebutuhan energi yang terus meningkat menjadi tantangan yang harus kita hadapi bersama. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan mencapai target Net Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat," ungkap Ulin.

Ia menuturkan, Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan arah pembangunan energi daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023–2050.

Menurutnya, sektor bangunan gedung memiliki potensi besar dalam mendukung pencapaian target pengurangan emisi. Hal ini karena aktivitas operasional gedung, seperti penggunaan pendingin ruangan, pencahayaan, lift, dan berbagai peralatan listrik lainnya, membutuhkan energi dalam jumlah besar.

"Bangunan gedung, baik perkantoran, hotel, apartemen, pusat perbelanjaan maupun fasilitas kesehatan, membutuhkan energi dalam jumlah besar untuk mendukung aktivitas operasional sehari-hari. Oleh karena itu, peningkatan efisiensi energi pada bangunan gedung merupakan langkah strategis," jelasnya.

Ulin menegaskan, konservasi energi tidak selalu harus dimulai dengan investasi besar. Pengelola gedung dapat melakukan penghematan melalui perubahan perilaku dan perbaikan tata kelola operasional.

"Konservasi energi tidak selalu harus dimulai dengan investasi yang besar. Banyak langkah penghematan yang dapat dilakukan melalui perubahan perilaku dan perbaikan tata kelola operasional, atau yang dikenal dengan pendekatan low-to-no cost," tuturnya.

Beberapa langkah sederhana yang dapat diterapkan di antaranya pengaturan suhu dan jam operasional AC, optimalisasi penggunaan pencahayaan, pengendalian peralatan listrik serta pemeliharaan peralatan secara berkala.

Di samping itu, Ulin juga mendorong modernisasi teknologi, khususnya sistem Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) atau sistem tata udara yang menjadi salah satu komponen utama konsumsi energi pada bangunan gedung.

"Pendekatan konservasi energi harus dilakukan secara bertahap, dimulai dari optimalisasi operasional hingga peningkatan teknologi apabila diperlukan," tambahnya.

Ia berharap, sosialisasi ini tidak hanya menjadi forum penyampaian informasi, tetapi juga menjadi ruang bertukar pengalaman, memperoleh solusi teknis, serta membangun komitmen bersama dalam penerapan efisiensi energi.

"Kita perlu membuka ruang kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, termasuk penyedia teknologi dan penyedia jasa konservasi energi atau Energy Service Company (ESCO). Melalui berbagai inovasi teknologi dan alternatif skema pembiayaan, diharapkan pelaksanaan konservasi energi dapat dilakukan tanpa selalu bergantung pada ketersediaan investasi awal yang besar," ujarnya.

"Melalui kegiatan ini, Pemprov DKI Jakarta berharap semakin banyak bangunan gedung menerapkan prinsip efisiensi energi secara berkelanjutan sehingga dapat memberikan manfaat berupa penghematan biaya operasional, ketahanan energi, sekaligus mendukung terwujudnya Jakarta sebagai kota global yang rendah emisi dan berkelanjutan," tandasnya.