Loading
Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Pusat terus memperkuat keterbukaan informasi publik melalui komitmen kelembagaan, inovasi pelayanan, dan penyampaian informasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin saat menjelaskan Paparan E-Monev Keterbukaan Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026, di Jakarta Creative Hub, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kamis (19/11/2026).
Arifin mengatakan, penguatan keterbukaan informasi dimulai dari pembenahan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang didukung penetapan regulasi, Daftar Informasi Publik, tujuh standar operasional prosedur (SOP), serta pembinaan intensif terhadap delapan kecamatan dan 44 kelurahan.
Upaya tersebut membuahkan hasil signifikan berupa peningkatan rata-rata nilai kelurahan dari 54,7 menjadi 94,6. Selain itu, jumlah kelurahan berpredikat Informatif melonjak dari tujuh menjadi 35 kelurahan.
“Komitmen kami dimulai dari kelembagaan. Saya selaku wali kota menjadi Atasan PPID, Sekretaris Kota sebagai Ketua PPID, didukung empat bidang serta Petugas Data dan Informasi di seluruh bagian dan Suku Dinas Kominfotik,” ujar Arifin.
Ia menambahkan, saat ini tidak ada lagi kelurahan di Jakarta Pusat yang berpredikat Tidak Informatif. Sementara tujuh dari delapan kecamatan telah meraih predikat Informatif.
“Pembinaan dilakukan melalui sosialisasi, kick-off E-Monev, dan pendampingan pengisian SAQ selama 3 hari pada September 2026 dengan dukungan anggaran keterbukaan informasi sekitar Rp8,3 miliar pada tahun ini,” katanya.
Dari aspek inovasi, Pemkot Jakarta Pusat menghadirkan PPID Academy sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat sekaligus peningkatan kompetensi petugas PPID. Program ini terdiri atas Citizen Academy dengan enam modul dan Misi Warga, serta Officer Academy dengan 11 modul video pembelajaran yang dilengkapi Simulation Lab melalui tujuh mode simulasi kasus pelayanan.
“Gong inovasi kami adalah PPID Academy, yang dibuat agar masyarakat dapat mempelajari cara mengajukan permohonan informasi publik dan seluruh petugas PPID memiliki standar, keterampilan, serta pengetahuan yang sama dalam menyelenggarakan pelayanan informasi, sehingga pengetahuan tidak ikut pergi meskipun petugas PPID berganti,” ungkapnya.
Selain itu, pelayanan informasi diperkuat melalui situs web PPID yang menyediakan layanan permohonan dan keberatan secara daring, chatbot, dasbor data, serta akses ramah difabel.
“Transparansi juga diwujudkan melalui penyampaian informasi pengelolaan sampah kantor, dengan 7,5 ton sampah yang telah dipilah, ditimbang, dan dilaporkan secara terbuka,” imbuhnya.
Pada aspek kebermanfaatan, Pemkot Jakarta Pusat memanfaatkan media sosial sebagai sarana penyampaian informasi program, pelayanan, dan tindak lanjut kebutuhan warga. Pengelolaan informasi turut diperkuat oleh admin media sosial di 52 wilayah serta pembinaan PPID berkelanjutan agar informasi menjangkau warga hingga tingkat kelurahan.
“Sepanjang 2026, sebanyak 2.051 unggahan telah dipublikasikan, dengan konten penataan kawasan Kebon Kacang meraih lebih dari 23 ribu interaksi, disusul informasi jalur sepeda dan penataan Kali Sentiong, serta penyampaian informasi kejadian seperti kebakaran di Kramat,” jelasnya.
Arifin menyebutkan, tingginya respon masyarakat terhadap konten video pendek menjadi bahan evaluasi dalam strategi komunikasi publik ke depan, sehingga penyampaian keterbukaan informasi akan lebih banyak dikemas melalui format video.
“Keterbukaan informasi publik bukan hanya tentang menyampaikan informasi, tetapi memastikan masyarakat dapat mengakses, memahami, dan memanfaatkan informasi tersebut. Melalui pembinaan PPID, PPID Academy, dan berbagai kanal layanan yang inklusif, kami ingin memastikan pelayanan informasi semakin transparan, mudah dijangkau, dan memberikan manfaat nyata bagi warga,” tutup Arifin.