Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam keterbukaan informasi publik, Dinas Kominfotik menggelar Kick Off E Monev, di JB Tower Lantai 23, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (31/8). 

Kepala Dinas Kominfotik Pemprov DKI Jakarta Marulina Dewi mengatakan, kick off E Monev ini sebagai langkah meningkatkan kepercayaan masyarakat DKI terhadap pemerintah dalam melaksanakan tugas baik dalam hal pelayan publik, saat pengambilan kebijakan maupun penyusunan anggaran.

“Ini sangat selaras dengan yang kerap digaungkan Pak Gub, yakni kepercayaan. Semakin terbuka Pemprov DKI Jakarta, maka semakin besar pula ruang bagi masyarakat untuk memahami, berpartisipasi, memberikan masukan serta ikut melakukan pengawasan, disitulah kepercayaan itu akan selalu terbangun dan Pa Gub memiliki cita-cita yaitu DKI Jakarta mendunia melalui kepercayaan,” ujarnya.

Lanjut Marulina, untuk E Monev 2026 ini sudah sebanyak 1.001 badan publik dalam 22 kategori yang sudah ikut serta, sebelumnya di tahun 2025 yaitu, 829 badan publik, artinya ada peningkatan. Dirinya berharap E Monev ini dapat digunakan sebagai instrumen melihat kuliatas tata kelola informasi di badan publik.

“Kini Jakarta menuju kota global. Kota global bukan hanya dalam infrastruktur dan teknolginya saja, akan tetapi juga kualitas tata kelola dan kepercayaan masyarakat yanh menjadi terpenting dalam daya saing kota tersebut. Pemerintah yang terbuka senantiasa memberi kepastian kepada masyarakat, investor, akademisi, media dan pihak lainnya dalam memberikan informasi yang mutakhir,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Kota (Sekko)  Administrasi Jakarta Pusat Denny Ramdany menambahkan, kick off ini menjadi suatu terobosan yang digawangi Komisi Informasi Pemprov DKI Jakarta dalam mempermudah penginputan serta monitoring, sehingga apabila terdapat kendala dalam pelayanan masyarakat, akan dapat langsung dilakukan evaluasi.

“Alhamdulillah Jakarta Pusat selalu mendapatkan kategori informatif dalam setiap periode penilaian yang biasanya jatuh pada pertengahan Desember. Tentunya beberapa bulan menuju Desember ini kita akan terus pantau PPID, apabila ada hal yang kurang, akan segera kita evaluasi, tentunya untuk mempertahankan predikat yang sudah diperoleh,” tutupnya.