Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 57 th 2022 lampiran XXXVII Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kecamatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Gubernur dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas pemerintahan daerah di wilayah Kecamatan.

Tugas Kecamatan

  1. Kecamatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam pengoordinasian penyelanggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik dalam pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan.

Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut

  1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
  2. Pengoodinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
  5. Penggordiasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
  7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan;
  8. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi organisasi dan Lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan;
  9. Penetapan kebijakan operasional penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan;
  10. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, barang/asset Kecamatan;dan
  11. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Selain melaksanakan fungsi diatas, Kecamatan mendapatkan pelimpahan fungsi:

  1. Pelaksanaan penangan segera, pemeliharaan dan perawatan prasaranan dan sarana umum di Wilayah Kelurahan;
  2. Fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan kebersihan di lingkungan permukiman masyarakat Kelurahan;
  3. Fasilitasi pengawasan rumah kost dan rumah kontrakan di wilayah kelurahan;
  4. Fasilitasi pengawasan jam belajar malam pada masyarakat serta Pemantauan Anak Putus Sekolah dan penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar;
  5. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
  6. Fasilitasi penyelenggaraan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Pos Pelayanan Terpadu dan pemantauan jentik nyamuk;
  7. Fasilitasi penyelenggaraan pos pembinaan terpadu, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Rukun Warga siaga; dan
  8. Fasilitasi pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak.