Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memprioritaskan pembenahan fasilitas kesehatan dan pendidikan di Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Pembangunan gedung permanen Puskesmas Pembantu (Pustu) Cideng serta rehabilitasi total dua sekolah negeri menjadi perhatian utama dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, sejumlah persoalan yang membutuhkan penanganan segera telah dibahas dalam Rapat Terbatas (Ratas) Tingkat Kecamatan di Kantor Kecamatan Gambir, Senin (9/11/2026). 

Pembahasan tersebut mencakup fasilitas kesehatan, pendidikan, pengendalian banjir, hingga revitalisasi Pasar Petojo Enclek.

"Untuk Kecamatan Gambir, ada beberapa hal yang menjadi perhatian kami. Salah satunya adalah Pustu Cideng yang saat ini masih menempati ruko sewaan. Kami ingin ke depan Pustu ini memiliki gedung permanen sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa lebih baik," ujar Pramono.

Menurutnya, kondisi tempat pelayanan kesehatan tersebut masih kurang memadai, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan aksesibilitas lebih baik, seperti lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas.

"Walaupun masih menempati ruko, pelayanan di Pustu Cideng cukup tinggi. Dari Januari sampai Oktober 2026 sudah ada 7.510 kunjungan pasien. Artinya, keberadaan fasilitas kesehatan ini memang sangat dibutuhkan masyarakat," jelasnya.

Pramono menuturkan, terdapat dua alternatif yang sedang dipertimbangkan untuk mewujudkan gedung permanen Pustu Cideng.

"Ada dua alternatif yang kami kaji. Pertama, ruko yang bisa dihibahkan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara atau LMAN. Kedua, membangun fasilitas baru di kawasan Taman Tulang Bawang, Cideng, dengan luas lahan sekitar 713 meter persegi," ungkapnya.

Ia berharap proses penyediaan fasilitas tersebut dapat berjalan sesuai rencana dan ditargetkan selesai pada 2028.

Selain kesehatan, sektor pendidikan juga menjadi perhatian serius. Pramono meminta agar rehabilitasi total SDN Petojo Utara 013 dan SDN Cideng 07 menjadi prioritas dalam penganggaran tahun 2027.

"Untuk pendidikan, saya meminta agar SDN Petojo Utara 013 dan SDN Cideng 07 menjadi prioritas. SDN Petojo Utara 013 kondisinya mengalami kerusakan berat, sedangkan SDN Cideng 07 masih perlu dilakukan kajian kelayakan bangunan," katanya.

Tidak hanya rehabilitasi sekolah, Pemprov DKI juga mengusulkan pembangunan Sekolah Luar Biasa (SLB) di kawasan SDN Petojo Utara 013.

"Kami juga mengusulkan pembangunan SLB di kawasan SDN 013. Ini untuk mendukung kebutuhan sekitar 280 anak berkebutuhan khusus yang berada di sekitar Kecamatan Gambir. Kami ingin kebutuhan pendidikan mereka juga mendapatkan perhatian," tegas Pramono.

Di sisi lain, penanganan sedimentasi Kali Ciliwung turut menjadi agenda penting. Pramono meminta jajaran terkait mempercepat pengerukan pada segmen Jalan Batu hingga Jalan KKO Usman dan Harun sepanjang 648 meter.

"Untuk pengerukan Kali Ciliwung, kita harus percepat. Dari total sedimentasi 11.664 meter kubik, sampai akhir Oktober baru terealisasi 19,85 persen. Artinya, masih ada sekitar 9.349 meter kubik yang harus kita selesaikan," paparnya.

Ia mengingatkan, pendangkalan sungai berpotensi meningkatkan muka air dan menimbulkan dampak bagi kawasan sekitarnya, termasuk kawasan Istana Negara.

"Ini tidak boleh dianggap sepele. Masih ada sekitar 9.349 meter kubik sedimentasi yang harus dikeruk. Pendangkalan ini berpotensi meningkatkan muka air dan berdampak pada kawasan Istana Negara," jelasnya.

Persoalan berikutnya adalah revitalisasi Pasar Petojo Enclek yang merupakan salah satu pasar bersejarah di Jakarta. Pasar yang dibangun pada periode 1926–1927 tersebut masih membutuhkan penataan lanjutan karena revitalisasi terakhir belum sepenuhnya selesai disebabkan adanya Pandemi Covid-19. 

"Kami melihat Pasar Petojo Enclek ini memiliki nilai sejarah yang harus dijaga. Namun, di sisi lain, kondisi pasarnya juga harus dibenahi agar lebih baik dan bisa memberikan kenyamanan bagi pedagang maupun masyarakat yang berbelanja," tutur Pramono.

Ia menambahkan, aktivitas perdagangan yang menggunakan jalan umum juga perlu ditata agar tidak mengganggu lingkungan sekitar.

"Kami meminta kajian kelayakan dilanjutkan. Prinsipnya, revitalisasi harus tetap mempertahankan arsitektur bersejarah, tetapi pada saat bersamaan juga harus memenuhi standar pasar modern. Jadi, nilai sejarahnya tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat juga terpenuhi," ungkapnya.

Pramono menegaskan, seluruh persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh satu perangkat daerah saja. Diperlukan koordinasi lintas sektor, terlebih Gambir merupakan kawasan pusat pemerintahan dan kegiatan kenegaraan.

"Karena Gambir berada di kawasan pusat pemerintahan, maka pengamanan kegiatan, pengaturan lalu lintas, dan kebersihan lingkungan harus ditangani secara terkoordinasi. Semua perangkat daerah harus memiliki perhatian yang sama terhadap penataan kawasan ini," tegasnya.

Sementara itu, Camat Gambir Muhammad Iqbal mengatakan, penyelesaian persoalan wilayah harus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Menurutnya, keterlibatan warga menjadi bagian penting dalam menentukan langkah penanganan yang tepat.

"Kami ingin setiap persoalan yang ada di wilayah Gambir dapat ditangani dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Karena masyarakat merupakan bagian penting dalam proses pembangunan dan penataan wilayah," ujar Iqbal.

Ia juga menekankan posisi strategis Kecamatan Gambir yang berada di sekitar Istana Kepresidenan sehingga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat dan jajaran pemerintah.

"Sebagai wilayah yang berada di sekitar Istana Kepresidenan, Kecamatan Gambir harus mampu mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat maupun Pemprov DKI Jakarta. Karena itu, sinergi dan keterlibatan masyarakat sangat diperlukan agar berbagai program penataan wilayah dapat berjalan dengan baik," tandasnya.