Pemerintah – Jakarta Pusat

Sejarah Kota Jakarta Pusat

Tugas Walikota Jakarta Pusat

<span lang="id" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Jakarta Pusat merupakan bagian dari sejarah panjang kota Jakarta yang bermula dari sebuah pelabuhan kecil di muara Sungai Ciliwung pada abad ke-14 yang dikenal dengan nama Sunda Kalapa, pelabuhan utama Kerajaan Sunda yang ramai dikunjungi pedagang dari berbagai bangsa. Pada 22 Juni 1527, pelabuhan ini direbut oleh Pangeran Fatahillah dari Kesultanan Demak dan namanya diubah menjadi Jayakarta, yang menjadi cikal bakal kota Jakarta dan diperingati sebagai hari jadi kota Jakarta hingga kini. <o:p></o:p><span lang="id" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Pada awal abad ke-17, Belanda melalui VOC (VereenigdeOostindischeCompagnie) mengambil alih Jayakarta dan membangun pusat kekuasaannya di atas reruntuhan kota itu, mengganti namanya menjadi Batavia dan menjadikannya sebagai pusat pemerintahan kolonial Belanda di Nusantara. Kawasan yang kini berada di Jakarta Pusat seperti Gambir dan sekitarnya menjadi area elite administrasi dan permukiman pada masa kolonial. <o:p></o:p><span lang="id" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Saat Perang Dunia II, Jepang menduduki Hindia Belanda dan mengganti nama Batavia menjadi Jakarta (Jakarta TokubetsuShi). Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 1945, Jakarta ditetapkan sebagai Ibu Kota Republik Indonesia dan pusat pemerintahan nasional, yang makin memperkuat peran wilayah Jakarta Pusat sebagai jantung pemerintahan, politik, dan administrasi negara. <o:p></o:p><span lang="id" style="font-size: 18pt; line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Kantor Walikotamadya Jakarta Pusat<o:p></o:p><span lang="id" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Kantor Wali Kota Jakarta Pusat berdiri di atas lahan bekas pemakaman Belanda, sebagai bagian dari program pembangunan sarana pelayanan pemerintahan yang digagas Gubernur Ali Sadikin. Gedung ini menjadi kantor wali kota representatif terakhir yang berhasil dibangun, karena keterbatasan lahan di kawasan Jakarta Pusat. Sebelum memiliki gedung sendiri, pusat pemerintahan Kotamadya Jakarta Pusat sempat berlokasi di Jalan Pegangsaan Barat.<o:p></o:p><span lang="id" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Rencana pembangunan kantor wali kota sebenarnya telah muncul sejak tahun 1969. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat itu menjajaki sejumlah lokasi potensial untuk menampung pemerintahan yang membawahi delapan kecamatan; Gambir, Sawah Besar, Kemayoran, Senen, Cempaka Putih, Menteng, Tanah Abang, dan Johar Baru. Beberapa alternatif lahan yang dipertimbangkan antara lain bekas area Kodam Jayakarta (kini menjadi parkiran timur Masjid Istiqlal) serta Gedung Bappenas.<o:p></o:p><span lang="id" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Namun, rencana pertama di lahan parkir Masjid Istiqlal tidak terealisasi. Sementara itu, wacana menjadikan Gedung Bappenas sebagai kantor wali kota ditolak langsung oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), sebagaimana diberitakan harian Kompas. Baru pada tahun 1976, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil memperoleh lahan seluas 3,5 hektar di Jalan Tanah Abang I, yang sebelumnya merupakan pemakaman Belanda. Lahan inilah yang kemudian ditetapkan sebagai lokasi pembangunan Kantor Wali Kota Jakarta Pusat. <span lang="id" style="font-size: 18pt; line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Jakarta Pusat sebagai “Jantung Ibu Kota”<span lang="id" style="font-size: 18pt; line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p></o:p><span lang="id" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Pada tahun 1912, kawasan Menteng di Jakarta Pusat mulai dikembangkan sebagai hunian bagi pegawai pemerintah kolonial Hindia Belanda serta kalangan elit pada masa itu. Sejak saat itu, Jakarta Pusat berkembang menjadi pusat perdagangan sekaligus permukiman di era kolonial, sehingga banyak bangunan bergaya arsitektur Belanda dan peninggalan kolonial masih dapat dijumpai hingga kini.<o:p></o:p><span lang="id" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Memasuki masa revolusi kemerdekaan, Jakarta Pusat berperan penting sebagai pusat pergerakan nasional, ditandai dengan berbagai peristiwa bersejarah yang berpuncak pada proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian, sejak tahun 1966 wilayah ini memperoleh status sebagai Kota Administrasi yang berada di bawah Provinsi DKI Jakarta. Status tersebut secara resmi ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1978 mengenai pembentukan wilayah kota dan kecamatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.<o:p></o:p><span lang="id" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Pada tahun 1966, Jakarta Pusat resmi dibentuk bersama empat kota administrasi lainnya, menandai awal pengelolaan wilayah Jakarta secara lebih terstruktur. Seperti halnya kota administrasi lain, Jakarta Pusat berkembang menjadi pusat bisnis dan perkantoran dengan dukungan infrastruktur yang modern dan memadai. Namun, di balik wajah modernnya, kawasan ini juga menyimpan kekayaan sejarah dan budaya, berupa peninggalan masa kolonial serta jejak perjuangan bangsa yang masih terpelihara hingga kini.<o:p></o:p> <span lang="id" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Kota Administrasi Jakarta Pusat merupakan salah satu dari lima kota administrasi yang berada di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Sebagai wilayah yang terletak di jantung ibu kota, Jakarta Pusat dikenal sebagai kota administrasi terkecil di Provinsi DKI Jakarta, namun memiliki peran strategis karena menjadi pusat pemerintahan, bisnis, dan berbagai aktivitas penting.<o:p></o:p>

Profile

Informasi Publik

Standar Layanan

Laporan

Permohonan

Sejarah Kota Jakarta Pusat