Pemkot Jakpus dan Bawaslu Bersinergi Hadapi Pemilu 2024

Reporter: Farandy Purba | Editor: Andreas Pamakayo

Aspem menjadi narasumber dalam kegiatan forum group discussion. Foto: Malik Maulana

Asisten Pemerintahan (Aspem) Setko Administrasi Jakarta Pusat Denny Ramdany menjadi narasumber dalam kegiatan forum group discussion (FGD) bertemakan "Perencanaan Program dan Anggaran Pengawasan Penyelanggaraan Pemilu" yang diselenggarakan Bawaslu, di ruang pertemuan salah satu hotel wilayah Kampung Bali, Tanah Abang, Jumat (17/3).

Aspem mengungkapkan, pertemuan ini terkait dengan pemberian materi yang bertemakan dukungan pemerintah daerah, khususnya pemerintah kota terhadap penyelenggaraan pengawasan dalam rangka pelaksanaan pemilu 2024.

"Nah kita lakukan pembekalan dalam rangka sinergitas pekerjaan dan juga dalam rangka mekanisme pelaksanaan anggaran yang ada di kecamatan, poinnya itu," kata Denny.

Berbicara tentang Undang Undang 7 Tahun 2017 tentang pemilu, menurut Denny, wajib hukumnya seluruh stakeholder terkait untuk saling mendukung agar pemilu 2024 berjalan sesuai harapan.

"Makanya dari awal saya bilang saya dengan KPU dan Bawaslu bukan mitra tapi adalah keluarga. Sehingga, apa kekurangan mereka kita harus segera lengkapi," jelasnya.

Denny berharap dan berpesan kepada seluruh pihak penyelenggara pemilu untuk terus melakukan diskusi serta brainstorming dalam rangka penyusunan kegiatan kegiatan persiapan pemilu.

"Artinya apa, kerja teman-teman berat. Nah kalau kita enggak duduk bersama nanti akhirnya jadi kendala buat kita, jadi sekali lagi saya minta bangun kekompakan, bangun soliditas supaya ini bisa beres," jelasnya.

Hal serupa juga diungkapkan, Koordinator Divisi Humas dan Datin Bawaslu DKI Jakarta Sitti Rakhma. Menurutnya, Bawaslu yang menjalankan tugas pencegahan, pengawasan, tahapan, kemudian penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses, mengedepankan kolaborasi dengan seluruh stakeholder termasuk pemerintah daerah.

"Kegiatan ini sangat strategis, karena juga perencanaan terkait dengan pengelolaan anggaran yang dikelola oleh kepala sekretariat yang juga dari unsur pemerintah daerah," papar Sitti.

Oleh karena itu, lanjutnya, menjadi tanggung jawab bersama dalam melaksanakan dan menunjang proses tersebut agar tidak menjadi masalah di pemilu mendatang.

"Kita berharap ada koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah daerah untuk menyukseskan pemilu di tahun 2024," tutupnya.

Kominfotik JP/Farandy Purba