Pemkot Jakpus Raih Penghargaan Peduli Hak Asasi Manusia
Reporter: Andreas Pamakayo | Editor: Andreas Pamakayo
Sekko menerima penghargaan penilaian KKP HAM dari Kemenkumham. Foto: Maulana
Sekretaris Kota (Sekko) Administrasi Jakarta Pusat Iqbal Akbarudin menghadiri penyerahan piagam penghargaan penilaian Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKP HAM) di Aula A, Lantai, Kanwil Kemenkumham (Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM) DKI Jakarta, Jalan MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur, Senin (11/12).
"Kita hadir menerima penghargaan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia yang telah memenuhi unsur-unsur sebagai Kota Peduli HAM," kata Iqbal.
Iqbal menambahkan, Jakarta Pusat dari tahun lalu dan sekarang selalu mendapatkan penghargaan penilaian KKP HAM secara konsisten.
"Kita juga selalu berkoordinasi dengan bagian hukum terkait peningkatan status Kota Peduli HAM di Jakarta Pusat dan Tahun 2023 kita mengalami peningkatan penilaian dari Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Satu lurah kita juga telah mendapat penghargaan Paralegal Justice Award," ucapnya.
Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Pusat melalui Bagian Hukum dengan seluruh unsur yang ada untuk bersama bisa memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah diterapkan Kemenkumham.
Iqbal juga berharap peduli hak asasi manusia bisa diterapkan di seluruh unsur masyarakat yang kehidupan sehari-hari bersentuhan dengan HAM.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Ibnu Chuldun mengapresiasi atas dukungan dari seluruh wali kota dan bupati serta sinergitas yang telah terbangun dengan baik selama ini, juga kolaborasi nyata yang telah dihadirkan di Provinsi DKI Jakarta.
"Sepanjang tahun 2023 kerja sama berjalan dengan berbagai prestasi dari wali kota dan bupati dalam meraih piagam penghargaan KKP HAM dalam rangka peringatan Hari HAM Sedunia ke-75," jelasnya.
"Kita juga bangga karena DKI Jakarta satu-satunya provinsi di Indonesia yang telah meresmikan Kelurahan Sadar Hukum sebanyak 260 kelurahan. Ini menunjukan bahwa kolaborasi dan sinergitas selama ini sudah sangat baik," imbuhnya.
Ke depan, lanjutnya, seluruh lurah harus mengikuti Paralegal Justice Award. "Target kita 50 persen dari 267 lurah bisa ikut kompensasi dan berhasil meraih predikat lurah yang memiliki kompetensi di bidang paralegal," tandasnya.