Rakor pemantauan dan evaluasi pelayanan publik. Foto: Malik Maulana
Asisten Pemerintahan (Aspem) Sekko Administrasi Jakarta Pusat Denny Ramdany memimpin rapat koordinasi (rakor) persiapan pemantauan dan evaluasi pelayanan publik, administrasi kepegawaian serta kinerja pemerintah tahun 2025.
Denny mengatakan, pemantauan dan evaluasi pelayanan publik, administrasi kepegawaian serta kinerja pemerintah akan diikuti sebanyak 12 kelurahan sebagai objek.
"Nanti ada 12 kelurahan akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi. Diharapkan menjadi salah satu barometer penilaian lurah dan jajarannya terkait pelayanan publik," ujar Denny, di Ruang UPPL, Lantai 2, Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Jalan Tanah Abang I, Rabu (30/4).
Denny menambahkan, 12 kelurahan tersebut yaitu, Kebon Kosong, Kartini, Rawasari, Galur, Paseban, Karang Anyar, Harapan Mulya, Bungur, Gelora, Kebon Kacang, Bendungan Hilir, dan Duri Pulo.
Evaluasi pelayanan pada kelurahan tersebut, lanjut Denny, akan dimulai pada tanggal 20 Mei hingga 5 Agustus 2025 mendatang.
"Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat berharap pelayanan publi menjadi contoh yang terbaik sehingga hari ini dibentuk tim pemantauan dan evaluasi yang akan mulai bekerja dua pekan ke depan," paparnya.
Denny menjelaskan, tim pemantau dan evaluasi akan melakukan observasi di ruang pelayanan PTSP, Dukcapil, dan studi dokumentasi pendukung pelayanan publik di 12 kelurahan sesuai indikator yang ditetapkan dalam Surat Edaran Menpan RB Nomor 5 Tahun 2023 perihal pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara mandiri
"Indikator yang akan dilakukan pemantauan dan evaluasi yakni kebijakan layanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, sarana konsultasi acuan serta inovasi yang dilakukan 12 lurah dan jajaran," jelasnya.
