Kecamatan | Cempaka Putih

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Kelurahan mempunyai tugas:

1. pengoordinasian perumusan proses bisnis, standar, dan prosedur Kelurahan;
2. pengelolaan program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, dan barang milik daerah Kelurahan;
3. pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kearsipan, dan kehumasan Kelurahan;
4. pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Kelurahan;
5. pengelolaan data dan sistem informasi Kelurahan:
6. penyusunan rincian tugas dan fungsi Kelurahan;
7. pengoordinasian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD di tingkat Kelurahan;
8. pengoordinasian, penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah Kelurahan;
9. pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran UKPD di tingkat Kelurahan;
10. penyelenggaraan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kelurahan;
11. pengoordinasian penanganan pengaduan masyarakat tingkat Kelurahan; dan
12. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi sesuai lingkup tugasnya.

Berdasarkan Lampiran XXXVII Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

• Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
• Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.
• Kelurahan menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
2. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
3. pelaksanaan pelayanan masyarakat Kelurahan;
4. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum Kelurahan;
5. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum Kelurahan;
6. pembinaan dan koordinasi organisasi dan lembaga kemasyarakatan di wilayah Kelurahan;
7. pembinaan dan koordinasi rukun warga dan rukun tetangga;
8. penetapan kebijakan operasional penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
9. pengelolaan kesekretariatan Kelurahan; dan
10. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. pelaksanaan penanganan segera, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana umum di wilayah Kelurahan;
12. fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan kebersihan di lingkungan permukiman masyarakat Kelurahan;
13. fasilitasi pengawasan rumah kost dan rumah kontrakan di wilayah Kelurahan;
14. fasilitasi pengawasan jam belajar malam pada masyarakat serta Pemantauan Anak Putus Sekolah dan penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar;
15. fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
16. fasilitasi penyelenggaraan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Pos Pelayanan Terpadu dan pemantauan jentik nyamuk;
17. fasilitasi penyelenggaraan pos pembinaan terpadu, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Rukun Warga siaga; dan
18. fasilitasi pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak.

LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN (LMK)

Lembaga Musyawarah Kelurahan merupakan pengganti dari Dewan Kelurahan yang di sahkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakata Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan. Salah satu tugas LMK yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Lurah, disamping itu LMK sebagai mitra kerja Lurah untuk menyampaikan kebijakan Pemerintah kepada masyarakat

LMK KELURAHAN CEMPAKA PUTIH BARAT

MASA BAKTI 2024-2029