Ombudsman Datangi PTSP dan Dukcapil di Kompleks Kantor Wali Kota
Reporter: Andhira Staff Intern | Editor: Andreas Pamakayo
PTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat. Foto: Andhira Staff Intern
Ombudsman Republik Indonesia (RI) mendatangi Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Jalan Tanah Abang I, Gambir, Senin (19/9).
Tim dari Ombudsman langsung mendatangi kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Ruang Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kompleks kantor wali kota.
Kedatangan Ombudsman ini untuk melakukan penilaian penyelenggaraan kepatuhan pelayanan publik yang ada di Jakarta Pusat.
"Kegiatan ini rutin dilakukan setiap tahun, sebelumnya bernama survei kepatuhan standar pelayanan publik. Untuk tahun ini, karena ada beberapa komponen penilaian yang berbeda, jadi kita mengganti nama kegiatannya menjadi penyelenggaran pelayanan publik," ungkap Kepala Asisten Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Putu Dika Arlita Kurnia Dewi.
Putu juga menjelaskan, dalam kegiatan ini ada empat bidang penilaian yang dilakukan. Pertama kompetensi, kedua standar pelayanan publik yang ada, ketiga pengelola pengaduannya, dan yang terakhir adalah persepi administrasi masyarakat terkait pemotretan penilaian masyarakat dalam pelayanan yang ada di instansi ini.
Putu berharap dengan adanya kegiatan ini kompetensi petugasnya sudah memiliki standar, dan masyarakat lebih mengetahui terkait standar pelayanan yang ada. Selain itu, mengurangi potensi-potensi mal administarasi.
Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat Muhammad Subhan menambahkan, pada hari ini PTSP Jakarta Pusat dan Suku Dinas Dukcapil mendapatkan kunjungan dari Ombudsman dalam rangka penilaian penyelenggaraan kepatuhan pelayanan publik yang ada di Jakarta Pusat.
"Ombudsman melakukan penilaian secara langsung dengan melihat sarana prasarana sumber daya manusia maupun kegiatan yang langsung berhubungan dengan pelayanan yang ada di PTSP Jakarta Pusat," katanya.
Menurutnya, penilaian ini merupakan suatu hal yang sangat harus dipersiapkan karena hasil dari penilaian akan menunjukkan indikator pelaksanaan pelayanan publik di Jakarta Pusat.