Wali Kota Jakpus Buka Kegiatan Peningkatan Pemahaman Undang-Undang Bidang Politik
Reporter: Nelly Marlianti | Editor: Andreas Pamakayo
Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Dhany Sukma membuka kegiatan peningkatan pemahaman Undang-Undang (UU) Bidang Politik. Foto: Zaki Ahmad Thohir
Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Dhany Sukma membuka kegiatan peningkatan pemahaman Undang-Undang (UU) Bidang Politik, di Hotel Acacia, Jalan Kramat Raya, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Selasa (6/12).
Peningkatan pemahaman ini diikuti para kader partai politik, FKDM, serta para camat se-Jakarta Pusat.
Dalam kesempatan ini, Dhany mengatakan, peningkatan pemahaman terhadap UU Bidang Politik ini perlu dilakukan untuk menyamakan persepsi terkait pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang.
Menurutnya, pelaksanaan pemilu serentak 2024 ini memerlukan pemahaman dan persepsi yang sama terkait proses penyelenggaraanya. Sehingga, kedepannya tidak terjadi gesekan yang akan menimbulkan konflik.
“Konflik kenapa terjadi, karena kita tidak memahami standar yang baku seperti apa. Makannya standar baku itu dirumuskan dalam sebuah kebijakan yang outputnya berupa kebijakan regulasi yaitu UU terkait dengan politik. Baik itu terkait dengan parpolnya, penyelenggaraan pemilunya maupun dalam rangka pemilihan umumnya,” ungkap Dhany.
Selain itu, Dhany juga menekankan, ketika UU yang dibuat sudah bagus, nilai etis-nya bagus, maka tinggal dilihat dari sisi praktiknya. Di mana perwujudan demokrasi yang ingin dibangun tidak menimbulkan kekacauan, maupun perpecahan NKRI. Sebab, tujuannya mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi dan golongan.
“Inilah arti kepentingan bangsa di mana negara berada di atas segala-galanya, jika kita ingin situasi tetap kondusif,” jelasnya
Dhany juga menilai, pendidikan politik perlu diberikan dalam rangka mengantisipasi isu-isu terkait dengan politik identitas, politik uang, kemudian berita hoaks yang sesungguhnya berpotensi menyebabkan disintegrasi bangsa.
“Jadi saya memandang kegiatan ini cukup baik, cukup strategis, sekali lagi supaya pemahaman kita sama. Kita jadikan peraturan perundang-undangan di bidang politik jadi standar pedoman yang kita sepakati bersama,” tandasnya.