Pemkot Jakpus Lakukan Pengecekan Ulang Data Tengkes dan Kemiskinan
Reporter: Zaki Ahmad Thohir | Editor: Andreas Pamakayo
Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Pusat melakukan pengecekan ulang data tengkes (stunting) dan kemiskinan, di RW 12 Tanah Tinggi (Kecamatan Johar Baru) dan RW 09 Kebon Kacang (Kecamatan Tanah Abang).
Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Dhany Sukma berkesempatan meninjau pelaksanaan di dua RW tersebut. Menurutnya, verifikasi dan validasi bertujuan untuk penyelarasan data yang melibatkan kader Dasawisma dibantu petugas kesehatan puskesmas kelurahan.
"Data yang telah dimiliki, kemudian dikaji ulang apakah betul yang bersangkutan menderita tengkes atau warga tersebut masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim," katanya, di Pos RW 09, Kelurahan Kebon Kacang, Kamis (2/2).
Dhany menuturkan, untuk di wilayah RW 12 Tanah Tinggi masuk dalam kategori RW kumuh dan di sana terdata sebanyak 43 keluarga yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim.
“Dan hasil verifikasi dari beberapa yang kita tinjau tadi, kalo dilihat dari bangunan rumah mungkin masih masuk kriteria miskin, cuma dalam hal pendapatan mereka masuk dalam standar kemiskinan, yakni memiliki penghasilan lebih dari 28 ribu perhari, walaupun mereka bekerja serabutan, seperti pengamen atau reparasi kipas angin,” jelasnya.
Sementara, lanjutnya, di RW 09 Kelurahan Kebon Kacang, penelusuran menitik beratkan pada 66 keluarga yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim.
“Selain kemiskinan ektrim, tadi juga diadakan penimbangan maupun aktivitas posyandu Dahlia RW 09 Kebon Kacang, dalam rangka pencegahan tengkes, dari situ nanti akan terhimpun data-data akurat jumlah balita yang masuk dalam kategori tengkes," ungkapnya.
Lebih lanjut, Dhany menambahkan, tengkes dan kemiskinan ekstrim ini menjadi dua hal yang berbeda.
“Ini akan dikorelasikan, apakah area yang masuk dalam kantong-kantong RW kumuh itu akan berdampak terhadap tengkes, karena justru di RW 12 yang kumuh tadi kasus tengkes-nya lebih sedikit dibanding di RW 09 Kebon Kacang yang notabennya tidak masuk RW kumuh. Nanti ini yang akan kita telisik faktor apa yang menyebabkan peningkatan kasus tengkes,” jelasnya.
Di akhir Dhany berharap kasus tengkes dapat ditekan, sesuai target nasional sebesar 14 persen.
“Kita berharap kasus tengkes dapat menurun, bahkan diangka lebih dari 14 persen dan untuk kemiskinan ekstrim dengan adanya intervensi dari Pemprov DKI Jakarta sebesar 17 triliun, mudah-mudahan dapat membantu dan dapat mengurangi beban operasional sehari-hari,” tutupnya.