Sekko Pimpin Evaluasi Aksi 7 Intervensi Stunting
Reporter: Andreas Pamakayo | Editor: Andreas Pamakayo
Sekretaris Kota (Sekko) Administrasi Jakarta Pusat Iqbal Akbarudin memimpin evaluasi dan pembahasan terkait Aksi 7 Stunting yang telah dilakukan di tahun 2023.
Iqbal menggarisbawahi evaluasi penetapan 10 kelurahan sebagai lokasi fokus (lokus) intervensi penurunan stunting terintergrasi di tahun 2023.
"Ada 10 kelurahan lokus intervensi yaitu, Kampung Bali, Karang Anyar, Mangga Dua Selatan, Kebon Melati, Petamburan, Bendungan Hilir, Johar Baru, Galur, Tanah Tinggi, dan Kebon Kosong," katanya, di Ruang Rapat Walikota, Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Jalan Tanah Abang I, Gambir, Kamis (7/12).
"Untuk itu, harus ada langkah-langkah yang dilakukan para camat, lurah, dan kepala puskesmas kecamatan serta kepala puskesmas kelurahan untuk membuat langkah strategis di tahun 2024," imbuhnya.
Iqbal juga menyoroti angka stunting di Jakarta Pusat yang naik 0,36% karena adanya peningkatan jumlah anak yang diukur. Menurutnya, hal ini dapat dimaklumi karena berarti intervensi yang dilakukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Jakarta Pusat telah mencapai grass root, yang bertujuan menemukan faktor determinan penyebab stunting dan menyelesaikannya.
Sementara itu, Kasudin Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat Rismasari menambahkan, Jakarta Pusat terus menggunakan pendekatan spesifik dan sensitif dalam mengatasi stunting. Semua lini, lintas sektoral, dan masyarakat sudah bergerak walaupun Risma juga mengakui bahwa ada banyak faktor yang memang dapat mempengaruhi perkembangan angka stunting di suatu kota. Di antaranya, penyakit penyerta pada anak stunting. "Namun, apapun kendala di lapangan tetap kita hadapi dan atasi," ujarnya.
"Aksi 7 ini merupakan pengumpulan data dari apa yang sudah dilakukan selama setahun dari lokus di seluruh wilayah di Jakarta Pusat. Kita evaluasi dan kita kembangkan untuk penurunan angka stunting pada tahun 2023 maupun di tahun 2024 mendatang," jelasnya.
Selain Sudin Kesehatan, kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Sudin PPAPP, Sudin Pendidikan, Sudin Sosial, Sudin Kominfotik, kecamatan lokus dan puskesmas terkait.