Kunjungan kerja anggota Komisi A DPRD DKI ke Pemkot Administrasi Jakarta Pusat. Foto: Zaki Ahmad Thohir
Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Pusat menerima kunjungan kerja (kunker) anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, di Ruang Serbaguna Utama Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Jalan Tanah Abang I, Gambir, Kamis (16/5).
Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Dhany Sukma secara langsung menerima 17 orang anggota Komisi A DPRD didampingi Wakil Wali Kota (Wawali) Administrasi Jakarta Pusat Chaidir, para Kepala UKPD, camat, dan lurah.
Pada kesempatan ini, Dhany memaparkan pelayanan publik yang telah dilakukan jajarannya kepada masyarakat di wilayah Jakarta Pusat. Lalu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.
"Kita merespon secara positif kunjungan dan masukan dari anggota Komisi A ke kantor wali kota, ini sangat bagus untuk pengembangan Jakarta Pusat dalam menghadapi kota global. Intinya, layanan berkualitas kebijakan unggul itu kunci utama bagaimana kita mempersiapkan menuju kota global," kata Dhany.
Nantinya, lanjut Dhany, masukan dari Komisi A akan dirangkum agar Jakarta Pusat dapat memberikan layanan terbaik dalam mengatasi persoalan yang mendasar dan diintervensi dengan kebijakan yang unggul.
"Masukan-masukan kecil itu akan kita rangkum untuk menghadapi persoalan yang mendasar, kemudian diintervensi oleh kebijakan yang unggul, kebijakan yang bersifat inklusif berlaku untuk semua khususnya Jakarta Pusat," jelas Dhany.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menuturkan bahwa banyak hal yang telah disampaikan anggota Komisi A kepada Pemkot Administrasi Jakarta Pusat terutama terkait dengan pelaksanaan peningkatan pelayanan publik.
"Dari mulai urusan macet, urusan banjir, urusan legalitas dokumen warga terutama Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan semua hal terjadi di Jakarta Pusat telah disampaikan kawan-kawan anggota secara detail yang kebetulan dapilnya (daerah pemilihan) Jakarta Pusat ini," ucapnya.
Inti tujuan yang menjadi pembahasan dalam rapat ini, lanjut Mujiyono, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik seperti, mengatasi kemacetan dan kerawanan sosial.
"Yang mendesak hanya soal kemacetan, stunting sedikit naik tapi lebih baik dari wilayah lain, kemudian soal kerawanan sosial juga relatif bagus jika kita sering mengadakan rapat seperti ini insyaallah manfaatnya akan jauh lebih baik untuk masyarakat," tandas Mujiyono.
