Sudin Nakertransgi Gelar Sosialisasi Aturan PLTD Bagi 164 Pengelola Gedung
Reporter: Zaki Ahmad Thohir | Editor: Andreas Pamakayo
Sosialisasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (UPTLS). Foto: Zaki Ahmad Thohir
Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Sudin Nakertransgi) Kota Administrasi Jakarta Pusat menggelar sosialisasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (UPTLS) bagi pemilik dan pengelola gedung.
Sosialisasi tersebut mengundang sebanyak 164 orang perwakilan pemilik atau pengelola gedung di wilayah Jakarta Pusat, di Ruang Serbaguna Utama, Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Jalan Tanah Abang I, Gambir, Selasa (25/6).
Plt Kasudin Nakertransgi Kota Administrasi Jakarta Pusat Noviar Dinariyanti mengatakan, para pengelola dan pemilik gedung yang diundang terbagi menjadi dua kategori yakni, kategori pemilik atau pengelola gedung milik pemerintahan dan swasta.
"Kami lakukan sosialisasi terkait ketenagalistrikan. Khususnya bagi pemilik Pembangkit Listrik Tenaga Diesel atau PLTD," katanya.
Menurutnya, penggunaan pembangkit listrik ini diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Lalu regulasi turunannya diatur melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021 tentang pembangkit listrik untuk kepentingan sendiri.
Sementara itu, Kepala Seksi Energi Suku Dinas Nakertransgi Kota Administrasi Jakarta Pusat, Bambang Prayitno mengatakan, aturan tersebut mewajibkan pemilik dan pengelola gedung yang memiliki PLTD di atas 500 kilo volt ampere (Kva) untuk mengurus perizinan yang dinamai UPTLS. Sedangkan bagi yang di bawah 500 Kva cukup melakukan pelaporan ke Dinas Nakertransgi DKI Jakarta.
Pengurusan perizinan bagi pemilik atau pengelola gedung swasta bisa dilakukan melalui aplikasi perizinan Online Single Submission (OSS). Sedangkan bagi gedung pemerintah cukup melalui PTSP di tingkat kota.
Diharapkannya, edukasi melalui sosialisasi ini memberikan pemahaman tentang regulasi pemanfaatan PLTD. Selain itu, pemilik dan pengelola gedung akan semakin awas dengan kerawanan penggunaan PLTD yang tidak sesuai aturan.
"Untuk bisa mengurus perizinan nanti harus memiliki NIB dan SLO. Sehingga jelas siapa yang bertanggung jawab dan pengoperasionalannya dipastikan sesuai standar," tegasnya.
Bambang menegaskan, agar dapat memiliki SLO, akan dilakukan proses pengecekan kelayakan, kondisi, kesesuaian pemanfaatan genset dan uji beban selama 3x24 jam. Persyaratan SLO itu juga termasuk bagi pemilik atau pengelola gedung yang memanfaatkan PLTD di bawah 500 Kva.
"Selama ini memang minim kejadian akibat penggunaan PLTD. Tapi kalau terjadi bencana dampaknya akan fatal," tandasnya.