Sidang Penutupan Pleno Musrenbang Sawah Besar Sepakati 155 Usulan

Sidang Penutupan Pleno Musrenbang Sawah Besar Sepakati 155 Usulan

Sidang penutupan pleno Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Sawah Besar terintegrasi kelurahan tahun 2025 menyepakati sebanyak 155 usulan untuk dilanjutkan ke tingkat kota. Selain itu juga sebanyak 7 usulan lainnya akan diakomidir untuk dilaksanakan tahun 2025 ini.

Camat Sawah Besar, Ronny Jarkpiko mengatakan, total sebanyak 195 usulan yang dibahas dalam sidang pleno kedua Musrenbang Kecamatan Sawah Besar terintgrasi kelurahan. Usulan itu merupakan hasil dari limpahan sidang kelompok di tingkat kelurahan.

"Di luar 195 usulan, juga ada 7 usulan yang dibahas dan sepakat untuk diakomidir pada tahun 2024 ini," katanya, Rabu, (26/2).

Dijelaskan Ronny, dari sebanyak 195 usulan yang dibahas, sebanyak 163 di antaranya merupakan usulan fisik. Sedangkan sisanya sebanyak 62 merupakan usulan non fisik.

Kemudian, dari sebanyak 195 usulan sebanyak 40 di antaranya tidak direkomendasi untuk diteruskan. Usulan-usulan itu tidak diakomodir lantaran pernah diajukan sebelumnya, tidak memenuhi ketentuan teknis atau salah tujuan UKPD.

"Sesuai kategori sebanyak 40 persen adalah usulan infrastruktur jalan, 32 persen usulan infrastruktur jalan, 16 persen penyediaan barang kesehatan masyarakat dan 12 persen usulan penyediaan barang pendidikan dan kebudayaan," tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Arifin mengapresiasi tahapan Musrenbang di Kecamatan Sawah Besar bisa dituntaskan. Ia berharap apa yang sudah diusulkan nantinya bisa mengentaskan persoalan RW kumuh yang ada di lima kelurahan se-Kecamatan Sawah Besar.

Selain itu, Arifin juga berpesan agar masyarakat beraprtisasi aktif mensuskseskan perbaikan RW kumuh. Dicontohkannya, mereka bisa berperan membentuk bank sampah RW agar lingkungvlebih bersih dan nyaman.

Tidak hanya meningkatkan kualitas lingkungan, kehadiran bank sampah RW diyakinkannya akan berdampak ekonomis yang dapat meningkatkan kesejahteraan bila dikelola dengan baik. Lalu, Ia juga meminta jajaran UKPD, kecamatan dan kelurahan lebih peka serta responsif menangani berbagi persoalan warga di lingkungan permukiman.

"Seperti pengurasan saluran, SDA memiliki petugas dan sarana yang memadai. Lalu jajaran Perhubungan kalau ada keluhan warga kemacetan karena parkir liar segera tindaklanjuti," tandasnya.

(Kominfotik/Maul)