Pelaksanan evaluasi pendataan potensi desa. Foto: Maisya Magang
Badan Pusat Statistik (BPS) mengadakan evaluasi pendataan potensi desa (podes) dengan mengumpulkan perwakilan dari delapan kecamatan wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat, di salah satu hotel kawasan Cikini, Kecamatan Menteng, Selasa (28/5).
Kepala BPS Jakarta Pusat Undich Sadewo Sunu mengatakan, ada dua hal yang akan dilakukan pada pertemuan ini yaitu, evaluasi dan konfirmasi karena data podes akan menjadi living document data kelurahan.
"Kemari juga telah dilakukan pengisian data oleh teman-teman kelurahan dan saat ini kita akan melakukan evaluasi dan konfirmasi ulang data yang telah diinput," katanya.
Konfirmasi kelurahan melalui delapan kecamatan ini, lanjutnya, bertujuan untuk memastikan kembali apakah sudah benar-benar sesuai pada kondisi potensi desa sebenarnya atau ada salah input data.
"Apa yang kami laksanakan ini untuk dapat mempunyai data yang benar-benar sesuai dengan kondisi yang ada," ucapnya.
"Saya juga mengimbau teman-teman dari kecamatan yang kita undang untuk dapat meneruskan ke tiap kelurahan masing-masing. Nantinya juga dari pihak BPS akan melakukan koordinasi dengan kelurahan," imbuhnya.
Undich juga berharap dengan adanya pertemuan ini bisa saling menjaga data kualitas kelurahan sehingga podes-nya bisa sejalan. "Harapannya data yang sudah baik ini bisa di maintenance oleh kelurahan sehingga jika ada pendataan lagi mereka tinggal mengupdate data yang sudah ada," harapnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Pusat Ishran Prasetyawan menambahkan, ini merupakan kolaborasi antara BPS dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Pusat pada tingkat kecamatan dan kelurahan dalam perkembangan data statistik yang ada di wilayah Jakarta Pusat.
"Nantinya ini akan menjadi database kami di Tingkat Kota maupun Provinsi dalam mengambil suatu kebijakan-kebijakan untuk mengefisiensi waktu, anggaran, dan juga tenaga," ucapnya.
Untuk itu, Ishran berharap, evaluasi ini sampai kepada data yang valid baik perkembangan dan kekurangan suatu kelurahan untuk bisa melengkapi kebijakan yang akan diambil baik pertahun, perlima tahun, atau jangka panjang.
"Kota, kecamatan, dan kelurahan perlu melibatkan stakeholder yang ada di tingkat bawah khususnya RT dan RW. Saya berharap kegiatan ini bisa menjadi momentum untuk melengkapi data yang harus dilengkapi sebagai dasar pengambilan kebijakan ke depan," tandasnya.
