Pemkot Jakpus Gelar Audit Penanganan Stunting Semester Pertama Tahun 2024

Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Pusat melalui Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (Sudin PPAPP) dan Sudin Kesehatan menggelar audit penanganan stunting atau tengkes semester pertama tahun 2024. Hasil dari audit akan menjadi rekomendasi penanganan stunting di semester kedua.

Wakil Wali (Wawali) Kota Administrasi Jakarta Pusat Chaidir mengatakan, kegiatan audit ini bertujuan mencari upaya terbaik dalam melakukan penanganan stunting agar bisa lebih baik.

"Jadi kami berupaya menurunkan angka stunting dengan melakukan audit terhadap kasus dan penanganan yang sudah dilakukan," katanya, di Ruang Pola Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Jalan Tanah Abang I, Gambir, Senin (15/7). 

Chaidir menerangkan, kegiatan ini menindaklanjuti SK Wali Kota Jakarta Pusat tentang pembentukan tim audit stunting semester pertama tahun 2024. Kegiatan audit ini menyasar ke empat kategori yakni, ibu hamil, ibu nifas, calon pengantin, dan balita. 

Tim audit stunting ini dibentuk dari unsur Suku Dinas Kesehatan, Kelurahan, Suku Dinas PPAPP, dan didamping pakar ahli gizi, ahli kebidanan serta psikolog. Nantinya, lanjut Chaidir, pembahasan akan dilakukan terhadap kasus yang sudah dipilih sebagai rujukan penanganan stunting di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat.

"Targetnya menurunkan angka stunting sehingga kasus minim, kalau bisa jadi nol," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat Carla Wuwungan menambahkan, penanganan stunting terbagi menjadi dua aspek yakni, spesifik dan sensitif. Audit ini diharapkannya bisa memperbaharui pola penanganan dan mencari format yang lebih baik.

"Kita terus perbaharui, tidak hanya kesehatan di aspek spesifik, demikian pula penanganan aspek sensitif. Perhatian pemerintah sangat berdampak terhadap penanganan stunting," ujarnya.

Carla menjelaskan, sampel audit diambil dari bank data penanganan stunting di Jakarta Pusat. Pemilihan sampel sebagai bahan bahasan audit berdasar kajian terhadap kelurahan prevelensi tertinggi dan cakupan layanan terkait dengan infrastruktur.

Hasilnya ditetapkan sebanyak 51 sampel kasus untuk dibahas dalam audit. Sampel kasus itu tersebar di 14 lokus dari lima kecamatan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat.

"Akan ada rekomendasi untuk ditindaklanjuti sebagai upaya penanganan pada semester kedua 2024," tandas Carla.