Sidang Kelompok Musrenbang Kelurahan Bungur. Foto: Zaki Ahmad Thohir
Sidang Kelompok Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan terintgrasi Kelurahan Bungur tahun 2025, menyepakati sebanyak 34 usulan. Hasil tersebut nantinya akan dibawa dan dibahas dalam Pleno Musrenbang Kecamatan Senen terintegrasi kelurahan tahun 2025.
Lurah Bungur, Arif Lingga Pratama menjelaskan, kegiatan sidang kelompok ini merupakan kelanjutan dari proses sebelumnya, pelaksanaan Rembuk RW tahun 2025 yang dilaksanakan pertengahan Januari lalu. Dari Rembuk RW itu menghasilkan total sebanyak 45 usulan.
"Usulan itu terdiri dari 41 usulan fisik dan empat usulan barang. Dengan UKPD tujuan terbanyak 17 usulan ke Perhubungan," katanya, Rabu (19/2).
Dilanjutkan Lingga, dari keseluruhan usulan itu pihak UKPD terkait telah melakukan peninjauan dan verifikasi lapangan. Hasilnya sebanyak 11 usulan fisik dari sejumlah RW di Kelurahan Bungur ditolak.
Dijelaskan Lingga sebanyak 11 usulan ditolak lantaran ada yang sudah pernah diusulkan sebelumnya, tidak memenuhi persyaratan teknis, dan salah tujuan UKPD. Dicontohkannya, usulan warga RW 01 Kelurahan Bungur tentang pembangunan penerangan jalan umum (PJU) tidak bisa diakomodir lantaran spesifikasi barang dimiliki Suku Dinas Bina Marga dengan tiang setinggi 7 meter sedangkan permintaan warga hanya 3 meter saja.
Lalu dua usulan warga di RW 10 Kelurahan Bungur terkait pengadaan speedbump dan cermin jalan juga ditolak lantaran lokasinya berada di dalam area instalasi militer. Solusinya, pihak instansi militer terkait diminta bersurat ke UKPD tingkat kota terkait agar pengadaan usulan itu bisa direalisasikan.
"Sedangkan usulan fisik yang disetujui, beberapa di antaranya sepakat dilakukan penyesuaian. Usulan yang diterima nanti akan dibahas di pleno kecamatan dan waktunya kami masih menunggu jadwal," ujarnya.
Sementara itu. Camat Senen Prasetyo Kurniawan mengatakan, saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Adminitrasi Jakarta Pusat tengah fokus pada tiga prioritas yakni, penataan kawasan, pengentasan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan ketahanan pangan. Diharapkannya, usulan dari musrenbang yang direalisasikan bisa meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan di wilayah Kelurahan Bungur menjadi lebih baik.
"Saat ini Bungur masuk kategori kumuh ringan. Kami harap ke depan bisa meningkat setidaknya jadi kumuh sangat ringan," tegasnya.
Di tempat yang sama, Anggota DPRD DKI Jakarta Ismail mengapresisi pelaksanaan musrenbang yang telah dilaksanakan berjenjang mulai dari tingkat rembuk RW hingga sidang kelompok di Kecamatan Senen yang tepat waktu. Meski begitu diakuinya, pelaksanaan musrenbang saat ini warga masih terkukung dalam template pembangunan fisik dan non fisik saja.
Karena itu, ke depan Ismail mengaku akan membawa persoalan ini untuk dibahas di DPRD DKI Jakarta agar aspirasi masyarakat dalam musrenbang sesuai dengan penekanan pembangunan Jakarta yang mengarah peningkatan kualitas SDM.
Tidak hanya format template, Ismail juga berharap nanti pembahasan di tingkat DPRD bisa merumuskan pola sosialisasi yang tepat agar masyarakat memahami pentingnya peran musrenbang dalam pembangunan Jakarta ke depan.
Terkait masih adanya usulan warga yang tidak bisa diakomodir oleh musrenbang, Ismail menjelaskan ada mekanisme reses anggota DPRD. Sehingga usualn itu bisa diperjuangkan oleh DPRD dan dimasukkan menjadi program kerja (proker) pemerintah dalam RKPD.
"Tentu usulan itu nanti melalui tahapan pembahasan dan dikaji tingkat urgensinya untuk diusulkan. Jadi antara hasil Musrenbang dengan reses akan saling melengkapi," tandasnya.
