Koordinasi KLA dan Bimtek KHA. Foto: Malik Maulana
Suku Dinas (Sudin) Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Kota Administrasi Jakarta Pusat menggelar rapat koordinasi (rakor) Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Konvensi Hak Anak (KHA).
Plt Kepala Suku Dinas PPAPP Kota Administrasi Jakarta Pusat Novia Silmiati menuturkan, tujuan dari bimtek ini adalah menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan ramah anak serta mempercepat terwujudnya kota layak anak.
"Dengan memahami substansinya juga meningkatkan kemampuan dalam rencana aksi yang berbasis kebutuhan anak serta mendorong partisipasi aktif semua pihak dalam mempertahankan pencapaian Jakarta Pusat sebagai KLA," katanya, di Ruang Pola, Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Jalan Tanah Abang, Gambir, Kamis (6/11).
Sementara itu, Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat (Asminkesra) Sekko Jakarta Pusat M. Reza Phalevi menambahkan, program KLA bermula dari KHA oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.
"Pemerintah berkomitmen mewajibkan negara untuk menjamin setiap anak dapat tumbuh berkembang dan beradaptasi secara optimal dalam lingkungan yang aman serta mendukung," ucap Reza,
"Kebijakan KLA merupakan sistem pembangunan yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat serta dunia usaha dalam rangka menjamin terpenuhnya hak-hak anak secara menyeluruh juga berkelanjutan di wilayahnya," imbuhnya.
Menurut Reza, capaian predikat Jakarta Pusat sebagai KLA Tingkat Utama tahun 2025 merupakan hasil dari kerja keras seluruh komponen, namun juga perlu menyadari bahwa tantangan di lapangan masih sangat besar.
"Kita masih dihadapkan permasalahan kekerasan juga perundungan "bullying" di satuan pendidikan, anak berhadapan dengan hukum serta keterbatasan ruang ekspresi serta partisipasi anak dalam proses pembangunan," ujarnya.
Oleh karena itu, Reza berharap sinergi antar gugus tugas harus semakin diperkuat dan Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Pusat akan terus mendorong peningkatan koordinasi di semua instansi terkait.
