Wakil Wali (Wawali) Kota Administrasi Jakarta Pusat Eric Phahlevi Zakaria Lumbun. Foto: Vhatra
Wakil Wali (Wawali) Kota Administrasi Jakarta Pusat Eric Phahlevi Zakaria Lumbun membuka kegiatan sosialisasi pendampingan implementasi pengadaan barang dan jasa menggunakan katalog versi 6.
Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan secara hybrid yakni tatap muka dan daring melalui zoom meeting yang diikuti oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan dan Bendahara organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat, di Ruang Pola Kantor Wali Kota, Jalan Tanah Abang I, Gambir, Kamis (15/5).
Dalam sambutan, Eric Phahlevi Zakaria Lumbun mengucapkan terima kasih kepada Unit Pelayanan Barang dan Jasa Jakarta yang telah menginisiasi sehingga terlaksana kegiatan sosialisasi pendampingan implementasi Katalog Versi 6.
"Saya meminta peserta yang hadir pada kegiatan sosialisasi ini untuk bertanya secara maksimal sehingga lebih memahami pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui penerapan Katalog versi 6," ujar Eric.
Ia memaparkan, berdasarkan surat edaran Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2024 mewajibkan seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah menggunakan katalog elektronik versi 6 terhitung mulai 1 Januari 2025.
Serta Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45/2025 tentang perubahan kedua atas Perpres No 16/2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang telah berlaku sejak tanggal 30 April 2025.
"Perubahan ini membawa beberapa penyesuaian signifikan yang bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh pemerintah," paparnya.
Untuk itu, Eric berharap, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan dan Bendahara OPD di lingkungan Pemkot Jakpus memanfaatkan kegiatan sosialisasi ini untuk mempelajari dan mempraktekkan dalam pemenuhan serta meningkatkan kompetensinya.
"Sehingga pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemkot Jakarta Pusat dapat berjalan efektif, efisien, transparan, terbuka, berdaya saing san akuntabel," paparnya.
Sementara itu, Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Jakarta Pusat, Eko Setiawan menambahkan, sosialisasi dilaksanakan hybrid yakni tatap muka dan daring melalui zoom meeting mengingat keterbatasan tempat. Sebanyak 144 peserta hadir salam sosialisasi yang digelar secara tatap muka di ruang pola kantor wali kota.
"Sosialisasi dilaksanakan mengingat banyaknya pertanyaan yang diajukan Bendahara OPD di antaranya pemotongan pajak dan sebagainya," tambahnya.
