Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Pusat mengikuti verifikasi lapangan (verlap) Penilaian Penganugerahan Parahita Ekapraya Tahun 2026 dari Kementerian PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). 

Penilaian ini berlangsung secara virtual, di Ruang Serbaguna Utama, Kantor Walikota Jakarta Pusat, Jalan Tanah Abang I, Gambir, Selasa (10/11/2026). 

Penganugerahan Parahita Ekapraya Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk pengakuan atas komitmen para pimpinan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG). 

Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin berkesempatan memaparkan pelaksanaan PUG di wilayah Jakarta Pusat, khususnya capaian program dan kegiatan selama tahun 2024 dan 2025. 

Dalam paparannya, Arifin menjelaskan bahwa pelaksanaan PUG merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan inklusif, dengan memperhatikan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

“Salah satu bentuk komitmen Pemkot Administrasi Jakarta Pusat terlihat dari peningkatan alokasi Anggaran Responsif Gender (ARG). Pada tahun 2024, ARG tercatat sebesar Rp781,79 miliar atau 43,53 persen. Sementara pada tahun 2025, anggaran tersebut meningkat menjadi Rp926,08 miliar atau 44,20 persen,” katanya.

Selain dukungan anggaran, lanjut Arifin, berbagai kegiatan juga telah dilaksanakan oleh perangkat daerah di antaranya, penataan jalur pedestrian yang ramah disabilitas, perbaikan rumah tidak layak huni, penyediaan layanan bus sekolah ramah disabilitas, peningkatan akses ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas serta pelibatan kelompok rentan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Arifin juga menyampaikan sejumlah inovasi daerah dalam mendukung pelaksanaan PUG, seperti perpanjangan jam layanan perpustakaan hingga pukul 20.00 WIB, layanan pemanfaatan waktu luang anak melalui sinema edukatif, serta JAK-HUB GAMBIR sebagai platform digital untuk pemantauan kesehatan masyarakat.

“Dari sisi indikator pembangunan gender, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jakarta Pusat pada tahun 2025 mencapai 98,1, lebih tinggi dibandingkan capaian Provinsi DKI Jakarta sebesar 96,9 dan nasional sebesar 92,7. Sementara itu, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tercatat sebesar 0,142,” ucapnya.

Meski mencatat berbagai capaian, Arifin mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian, mulai dari peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan, perlindungan perempuan dan anak dari ancaman di ruang digital, hingga perluasan akses pemberdayaan bagi kelompok rentan.

“Untuk itu, Pemkot Administrasi Jakarta Pusat akan terus memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan, meningkatkan kualitas data terpilah serta mengembangkan program yang lebih adaptif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Arifin juga berharap pelaksanaan PUG dapat terus diperkuat sehingga perspektif gender menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dengan demikian, manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh masyarakat Jakarta Pusat.