Wali Kota Menghadiri Penandatanganan dan Pencanangan Kontrak Proyek Pengendalian Banjir Jakarta

Wali Kota Menghadiri Penandatanganan dan Pencanangan Kontrak Proyek Pengendalian Banjir Jakarta

Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin menghadiri Penandatanganan dan Pencanangan Kontrak Proyek Pengendalian Banjir Jakarta di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, (24/12).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi mempercepat proyek pengendalian banjir skala menengah bertajuk JakTirta dengan nilai kontrak mencapai Rp2,62 triliun. Hal  tersebut ditandai dengan dilaksanakannya penandatanganan dan pencanangan kontrak proyek pengendalian banjir Jakarta,  proyek ini ditujukan guna memperkuat ketahanan Jakarta terhadap banjir dan rob.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut, proyek ini akan dilakukan penguatan sistem pompa, pembangunan embung dan waduk, hingga penguatan tanggul dan kapasitas sungai di wilayah DKI Jakarta. Proyek ini, akan dijalankan oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA) bersama perusahaan pelaksana.

“Saya menyaksikan penandatanganan kontrak yang dilakukan Sumber Daya Air dengan para perusahaan yang akan menjalankan di lapangan untuk penanganan banjir di Jakarta yang kita namakan dengan JakTirta. Kenapa JakTirta?, Jak adalah Jakarta dan Tirta adalah air,” kata Pramono.

Ia menjelaskan, proyek JakTirta mencakup empat fokus utama. Pertama, penguatan sistem polder dan pompa pengendali banjir. Kedua, terkait pembangunan embung dan waduk sebagai tampungan air. Ketiga, pembangunan dan penguatan tanggul National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

“Dan juga paket-paket penanganan sungai dan kali untuk meningkatkan kapasitas dari sungai dan kali tersebut. Itulah yang kami lakukan,” katanya.

Ia menambahkan, JakTirta merupakan program jangka menengah yang akan berjalan hingga akhir 2027. Dengan rentang waktu tersebut, Pemprov DKI berharap kualitas pembangunan infrastruktur pengendali banjir dapat lebih optimal dan berkelanjutan.

“Saya mengizinkan kontraknya itu ataupun prosesnya itu dilakukan lebih awal, tidak ditumpuk di akhir tahun kemudian menyebabkan kesibukan yang luar biasa di bulan November dan Desember. Dengan penanganan ini mudah-mudahan serapan anggarannya juga menjadi lebih baik bagi Jakarta,” tandasnya.

Aulia/KominfotikJP