Wawali Optimistis Angka Kemiskinan Tahun 2024 di Jakpus Menurun
Reporter: Zaki Ahmad Thohir | Editor: Andreas Pamakayo
Rakor monev penanggulangan kemiskinan tahun 2024. Foto: Zaki Ahmad Thohir
Wakil Wali Kota (Wawali) Administrasi Jakarta Pusat Chaidir mengatakan, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tren angka kemiskinan di Jakarta Pusat mengalami penurunan dari sekitar 4,9 persen di 2022 menjadi 4,6 persen tahun 2023.
Demikian dikatakannya saat rapat koordinasi (rakor) monitoring dan evaluasi (monev) penanggulangan kemiskinan tahun 2024 yang diikuti seluruh bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) delapan kecamatan dan 44 kelurahan, di Ruang Serbaguna Besar Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Jalan Tanah Abang I, Gambir, Senin (27/5).
"Saya meminta kepada jajaran di tingkat kecamatan dan kelurahan secara akurat bisa memetakan serta menginventarisasi data sebaik mungkin tidak ada warga yang luput dari intervensi penanggulangan kemiskinan. Bila semua berjalan maskimal, saya optimistis pada tahun 2024 angka kemiskinan akan semakin menyusut," katanya.
Chaidir menambahkan, agar tidak salah dalam menentukan sasaran pengentasan kemiskinan jajaran di kecamatan dan kelurahan harus memahami definisi tentang orang miskin lebih dahulu.
Chaidir menilai, yang masuk kategori miskin adalah orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
"Lalu ada beragam faktor pemicu kemiskinan seperti, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, angka pengangguran yang tinggi, tingkat pendidikan yang rendah dan bencana alam. Selain itu, fenomena urbanisasi dari daerah juga menjadi salah satu faktor pemicu kemiskinan di Jakarta," terangnya.
Untuk itu, Wawali kembali menegaskan agar jajaran di tingkat kecamatan dan kelurahan benar-benar memahami apa itu kemiskinan sehingga bisa menentukan langkah yang tepat dalam mengatasinya.
Sementara itu, Kepala Bagian Kesra Setko Administrasi Jakarta Pusat Ahmad Joehandi menjelaskan, intervensi penanggulangan kemiskinan di Jakarta Pusat akan melibatkan anggaran dari APBD dan CSR.
Dicontohkannya, beragam intervensi melalui program yang didanai oleh APBD seperti peningkatan kualitas SDM melalui beragam pelatihan oleh UKPD, pembinaan UKM dan bantuan sosial.
"Selain itu juga ada dari Baznas Bazis yang melakukan program bedah rumah. Lalu memanfaatkan CSR untuk mengatasi stunting," tandasnya.