Pemkot Gelar Sidang Pleno Musrenbang Kecamatan Terintergrasi Kelurahan Tahun 2024 se-Jakpus

Reporter: Andreas Pamakayo | Editor: Andreas Pamakayo

Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat membuka sidang pleno musrenbang kecamatan terintergrasi kelurahan Tahun 2024. Foto: Malik Maulana

Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Pusat menggelar sidang pleno  musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) kecamatan terintergrasi kelurahan Tahun 2024, di Aula Kecamatan Senen, Senin (26/2). 

Sidang pleno tersebut dibuka oleh Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Dhany Sukma yang berlangsung serentak di delapan kecamatan secara hybrid. 

Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota (Kasubanppeko) Kota Administrasi Jakarta Pusat Agus Sanyoto dalam laporannya mengatakan, integrasi musrenbang ini selain ditunjukan untuk efesiensi waktu juga untuk memberikan ruang kepada UKPD teknis dalam melakukan survei usulan fisik yang nantinya dapat menghasilkan output lebih baik. 

"Penyelenggaraan musrenbang kecamatan terintergrasi kelurahan terdiri dari empat bagian yaitu, pertama, sidang pleno pembuka yang secara serentak dilakukan di delapan kecamatan pada hari ini, kedua sidang kelompok yang diselenggarakan di tiap kelurahan mulai besok 27 Februari-5 Maret 2024," katanya. 

"Ketiga musrenbang kecamatan yang digelar di masing-masing kecamatan, keempat sidang pleno penutupan yang diselenggarakan di masing-masing kecamatan," jelasnya.

Baca Juga: 

Pemkot Jakpus Gelar Sosialisasi Musrenbang Tahun 2024

Agus menambahkan, sebelum pleno Rembuk RW telah dilaksanakan terlebih dahulu di 386 RW di wilayah Jakarta Pusat dan menghasilkan sebanyak 1.451 usulan dengan komposisi 73,88 persen usulan fisik, dan 26,12 pengadaan barang. 

"Untuk Kecamatan Sawah Besar total usulan sebanyak 195 usulan, Cempaka Putih 113 usulan, Gambir 137 usulan, Johar Baru 164 usulan, Kemayoran 303 usulan, Menteng 133 usulan, Senen 183 usulan, dan Tanah Abang 223 usulan," terangnya. 

Sementara itu, Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Dhany Sukma menambahkan, nantinya hanya ada lima usulan prioritas dari tiap kelurahan dan masuk kecamatan menjadi tiga prioritas. 

"Saya harap apa yang kita lakukan ini dapat berdampak kepada masyarakat untuk tahun 2025 mendatang. Musrembang akan berkualitas apabila benar-benar apa yang menjadi aspirasi masyarakat bisa terlaksana dengan perencanaan yang baik walaupun semua didominasi usulan fisik," ucapnya. 

Untuk itu, lanjut Dhany, tugas pemerintah ialah apa yang menjadi kebutuhan atau kendala di lapangan bisa diselesaikan dalam memenuhi nilai-nilai publik yang berkembang di masyarakat. 

"Kita hadir di sini untuk melayani masyarakat, ketika mengalami persoalan dan pemerintah mempunyai sumber daya maka itu harus dipenuhi, maka itu esensi kita melaksanakan musrenbang," katanya. 

"Mudah-mudahan apa yang direncanakan benar-benar menghasilkan program dan rencana kegiatan tahun 2025 yang memenuhi kebutuhan masyarakat," imbuhnya. 

Kegiatan pleno ini diikuti, UKPD, Danramil, Kapolsek, Dewan Kota, camat, lurah, kepala puskesmas, TP PKK, ketua RW, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, karang taruna, Anggota Forum Anak, perwakilan difabel, dan ormas.