1400 Balita di Jakarta Pusat Memerlukan Asupan Tambahan

Reporter: Kominfotik JP  |  Editor: Kominfotik JP

Sebanyak 1400 Balita di Mangga Dua Selatan memerlukan asupan makanan tambahan. Namun harapan tersebut masih belum bisa terealisasi lantaran dana Penyuluhan Makanan Tambahan (PMT) dari Kelurahan Mangga Dua Selatan selama delapan bulan tidak kunjung turun.

Seperti informasi yang dihimpun di lapangan, salah satu kader posyandu di RW 04, Kelurahan Mangga Dua Selatan menyayangkan tidak kunjung cair dana PTN tersebut. Padahal, empat kelurahan lainnya di Kecamatan Sawah Besar dana tersebut sudah turun. "Ini kita para kader, jadi pake uang kita masing-masing yang dikumpulkan bersama untuk beli makanan tambahan bagi Balita. Ya kita hanya bisa beli palingan biscuit. Padahal kalau dari pemerintah dana itu cair, balita bisa dapat bubur kacang hijau, sop, perkedel, dan jenis makanan lainnya," papar salah satu kader Posyandu RW 04 yang ditemui disela-sela pemberian vaksin di Posyandu, Senin (22/8).

Menurut ibu-ibu kader posyandu, jika hal ini terus terjadi, para kader bersiap membubarkan diri karena ketidakkuatan dalam pembelian asupan Balita. Sangat disayangkan juga jika Kepala Seksi Puskesmas (Kasiekesmas), Risma Uli yang mengatakan memang pihak kelurahan tidak bisa membantu menutupi dana PMT yang delapan bulan menggunakan dana pribadi para kader. "Bisa jadi itu uang ditilep sama dia. Infonya dana buat 14 RW di kelurahan mencapai Rp 15 juta. Dalam waktu dekat kita juga akan mendatangi kantor Walikota Jakarta Pusat," cetusnya.

Sementara itu, Lurah Mangga Dua Selatan, Setiyanto membenarkan jika uang PMT selama delapan bulan tidak turun. Alasannya, terjadi kesalahan dalam perencanaan anggaran di tahun 2015, dimana alokasi dana sangat kecil hanya Rp 15 juta. Dengan dana tersebut, menurut mantan Sekretaris Lurah (Sekel) Bendungan Hilir sangat kurang untuk 1400 Balita di wilayahnya. "Kita sudah ajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) menjadi Rp 87.489. 860," jelasnya.

Ia meminta kepada seluruh kader posyandu yang ada dikelurahannnya tidak mengambil sikap keluar dari kader. Dengan terjadinya kesalahan dalam penganggaran posyandu diharapkan harus tetap ada. Pasalnya Balita yang ada sangat memerlukan pelayanan kesehatan di Posyandu. "Saya minta maaf atas kesalahan tersebut. Jika nanti uang anggaran perubahan itu turun saya coba apakah bisa mengganti uang para kader. Pasalnya dana perubahan itu untuk biaya 6 bulan ke depan," tutupnya. (Christ Kominfomas JP)