Kepentingan Masyarakat Jadi Prioritas Musrenbang

• Pemerintahan
•   8 Feb, 2017
• 9343

Jakarta Pusat, -- Ratusan usulan yang berkaitan dengan kepentingan masyatrakat dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Dan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan akan diprioritaskan untuk diteruskan pada Musrenbang tingkat kecamatan.

Camat Gambir Fauzi mengungkapkan, usulan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat ini akan diprioritaskan masuk kedalam usulan yang diterima untuk ditindaklanjuti di Musrenbang Kecamatan. Bahkan, apabila memungkinkan ditindaklanjuti tahun ini akan langsung dimasukan dalam rencana kerja tahun ini.

"Maka dari itu saya harapkan Lurah Dan UKPD yang nadir disini bersama masyarakat betul-betul memastikan usulan yang menjadi kebutuhan dan kepentingan masyarakat terakomodir dalam Musrenbang ini," ungkapnya saat membuka Musrenbang Kelurahan Cideng (7/2).

Ditempat yang sama Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) fraksi partai Nasdem Bestari Barus menegaskan, apabila dalam Musrenbang usulan yang menjadi kepentingan masyarakat ternyata tidak dapat ditangani atau pun ditolak, masyarakat dapat langsung melaporkannya pada DPRD. Asalkan, usulan tersebut memang menjadi kebutuhan masyarakat pihaknya akan memasukan me dalam Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.

"Sama halnya dengan perbaikan jalan, atau penerangan jalan. Kalau seperti itu kebutuhannya tidak bisa menunggu sampah tahun depan. Itu bisa dimasukan ke APBD perubahan tinggal nanti masyarakat yang melengkapi syarat administrasinya," terangnya.

Lebih lalanjut, Bestari menerangkan, pihaknya tidak membatasi usulan yang akan diberikan masyarakat untuk dilakukan dalam APBD perubahan. Hanya saja, nantinya akan disesuaikan dengan anfgaran yang tersedia. Meski demikian, menurutnya Pemprov DKI Jakarta masih memiliki Silpa tahun lalu sebesar Rp 5 triliun Apabila anggaran silpa dialokasikan untuk mengakomodir usulan yang ada di Musrenbang,dana tersebut cukup untuk merealisasikan pembangunan dari usulan masyarakat.

Sementara itu, Lurah Cideng Fauzi menerangkan dari 148 usulan yang ada diwilayahnya paling banyak disampaikan pada Suku Dinas (Sudin) Bina Marga berupa perbaikan Dan perawatan jalan. Selain itu, pembangunan non fisik berupa pelatihan keterampilan seperti mengemudi, kursus tata boga, tata graha dan tata rias juga diusulkan. Menurutnya, sebagian usulan ini akan diakomodir tahun ini bila memungkinka, sebagian berikutnya dilanjutkan tahun depan.

"Untuk pelatihan mengemudi kuotanya sudah penuh, tapi kalau ada yang mengundurkan diri RW yang mengusulkan bisa gantikan. Tinggal nanti diinformasikan pada masyarakat," jelasnya singkat.

Di tempat terpisah, Lurah Galur, Fajar Laksono mengatakan untuk usulan warga dalam pembangunan sebanyak 93 usulan. Anggaran untuk dapat menjalankan usulan tersebut menelan dana hingga Rp 2 miliar lebih.

"Banyak usulannya, mulai dari perbaikan jalan, kursus, mengemudi dan kegiatan lainnya," ucapnya.

Sementara Itu, Lurah Kampung Bali, Hermansyah mengatakan usulan yang masuk sebanyak 74. Mulai dari pembangunan fisik 63 dan non fisik 11 dengan pembangunan mencakup 10 RW. Namun setelah melalui proses musrembang sebanyak 10 usulan dihapus.

"Kalau di Kampung Bali kebanyakan perbaikan jalan," tutupnya.

 Kominfotik JP