SKPD dan UKPD Ikut Pembinaan Peduli HAM

• Pemerintahan
•   24 Jun, 2019
• 3496

Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, Irwandi, di Ruang Serbaguna Besar, Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Senin (24/6). Foto: Ran

Sebanyak 80 peserta dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) mengikuti pembinaan peduli Hak Asasi Manusia (HAM) tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat, di Ruang Serbaguna Besar, Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Senin (24/6).

Pembinaan HAM ini sesuai peraturan Kementrian Hukum dan HAM nomor 34 tahun 2016 tentang  kriteria daerah kabupaten/kota peduli HAM dalam upaya lebih peduli HAM dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, Irwandi mengatakan, semua warga negara harus diperhatikan dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Baik itu hak perempuan, hak anak, hak pendidikan, hak kesehatan, hak atas perumahan yang layak, hak atas pekerjaan, dan hak atas lingkungan yang berkelanjutan.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat dapat melayani pelayanan dasar warga, ini sesuai misi dan visi Gubenur DKI Jakarta yaitu, maju kotanya bahagia warganya.

“Gubernur menginginkan ada kesamaan hak pelayanan maupun kesehatan tidak ada perbedaan. Hak dan kewajiban di kota besar seperti Jakarta Pusat tidak dapat dipisahkan. Ketika masyarakat mendapatkan hak asasinya. Kewajiban warga negara juga harus diperhatikan,” kata Irwandi.

Irwandi berharap dengan pembinaan ini dapat menambah wawasan khususnya relevansi antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan di UKPD dengan pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM (P5-HAM).

Kabag Hukum Jakarta Pusat, Ani Suryani mengatakan, jumlah peserta yang mengikuti pembinaan kota peduli HAM sebanyak 80 orang dari SKPD/UKPD se-Jakpus.

“Adapun tujuan kegiatan ini yaitu agar SKPD/UKPD dan instansi vertikal bersinergi untuk pemenuhan hak perempuan, anak, kaum disabilitas, dan masyarakat adat. Berlangsung selama satu hari. Dengan narasumber dari Ombudsman RI perwakilan Jakarta Raya, Kanwil Kementrian Hukum dan HAM DKI Jakarta dan Polres Metro Jakarta Pusat,” tandasnya. (As/Stk)

Kominfotik JP/Day