Plh Wali Kota Buka Kick Off Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting
Reporter: Kominfotik JP | Editor: Kominfotik JP
Kick Off Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintergrasi di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat. Foto: Nis
Indonesia masuk dalam 47 negara dari 122 negara yang mempunyai masalah stunting pada balita, dan animea pada wanita usia subur.
Pencegahan stunting tidak dapat diselesaikan hanya dari sektor kesehatan tetapi memerlukan konvergensi dari lintas sektor lainnya dengan ditetapkan Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai salah satu fokus lokasi penurunan stunting terintergrasi Tahun 2021.
Kick Off Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintergrasi di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat yang berlangsung secara daring ini dibuka Pelaksana harian (Plh) Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Irwandi didampingi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat M Fahmi, di Ruang Rapat Wali Kota, Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Kamis (28/1).
Pelaksana harian (Plh) Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Irwandi mengatakan, hal ini sejalan dengan gerakan nasional perbaikan gizi, mengamanatkan pembentukan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif diprioritaskan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Pemenuhan gizi dan pelayanan kesehatan pada ibu hamil perlu mendapat perhatian untuk mencegah terjadinya stunting.
“Akibat kekurangan gizi pada 1000 HPK balita bisa gagal bertumbuh yang bisa bersifat permanen dan sulit untuk diperbaiki,” kata Irwandi didampingi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat M Fahmi di Ruang Wakil Walikota Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Kamis (28/1).
“Maka hari ini sebagai pendorong bagi kita untuk lebih ber konvergensi dari lintas sector lainnya dalam menangani masalah stunting,” tambahnya.
Irwandi mengungkapkan, di Jakarta Pusat ada 10 daerah stunting. Dari 10 ini ada enam di wilayah Tanah Abang, pengecualian di Kelurahan Kebon Kacang. Empat yang lainnya terbagi di Kecamatan Sawah Besar, dan Johar Baru.
“Penanganan Stunting tidak bisa dikerjakan sambil lewat itu menjadi Key Performance Indicator (KPI) bagi para lurah dan camat. Kelurahan dan kecamatan yang belum terkena dipertahankan,” jelasnya.
Untuk di wilayah Tanah Abang, Irwandi meminta, segera ditangani secara serius agar dari enam itu berkurang menjadi satu atau jadi zero (nol). “Sedangkan di Sawah Besar dan Johar Baru tahun depan bisa dibuat zero,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Suku Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Pusat Tulus Ludyo Setiawan, menerangkan penilaian pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintergrasi di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat akan berlangsung pada bulan Juli.
“Nanti penilaian ini sebagai kinerja wilayah dan penilaian dilakukan oleh Tingkat Provinsi DKI Jakarta melalui zoom meeting,” katanya.
Tulus mengharapkan semua jajaran terkait dapat terlibat dalam masalah stunting. Sebab, stunting bukan kerjaannya Dinas Kesehatan saja tetapi harus dikerjakan bersama-sama dengan para Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan masyarakat.
“Kesehatan hanya 30 persen, 70 persennya di luar kesehatan contohnya, lingkungan, ekonomi dan sebagainya,” pungkasnya.
Kominfotik JP/As