Akhir Maret Pemkot Jakpus Gelar Musrenbang Tingkat Kota
Reporter: Nelly Marlianti | Editor: Andreas Pamakayo
Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Kasubanppeko) Kota Administrasi Jakarta Pusat Agus Sanyoto. Foto: Nelly Marlianti
Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Pusat (Jakpus) akan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kota pada akhir Maret mendatang.
Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Kasubanppeko) Kota Administrasi Jakarta Pusat Agus Sanyoto menerangkan, pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kota akan dilakukan pada (28/3) mendatang, serentak di lima wilayah kota, termasuk Pemkot Administrasi Jakpus.
Menurut Agus, nantinya Musrenbang Tingkat Kota akan dilakukan secara hybrid, di mana secara daring akan dilakukan antar wilayah dan provinsi, sementara di tingkat wilayah secara luring.
“Jadi nanti dibuka secara online oleh Pak Gubernur, di tingkat wilayah kota akan dihadiri wali kota dan jajaran, DPRD, dan Forum Koordinasi Pimpinan Kota (Forkopimko),” terangnya saat dikonfirmasi, Kamis (10/3).
Pada Musrenbang Tingkat Kota ini, lanjutnya, sejumlah usulan dan perencanaan akan dibahas mulai dari usulan rencana kerja masing-masing UKPD yang ada di wilayah Jakpus, hasil Rembuk RW yang sudah melewati tahapan Musrenbang hingga Musrenbang kecamatan, hasil usulan reses anggota DPRD, serta usulan prioritas pembangunan Kota Administrasi Jakarta Pusat.
“Untuk usulan hasil Rembuk RW yang akan dibahas di Musrenbang Tingkat Kota ada 4.232 usulan. Untuk usulan UKPD saat ini masih dalam pembahasan, diharapkan saat pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kota semua UKPD sudah menyiapkan apa yang menjadi usulan prioritas masing-masing UKPD di 2023,” jelasnya.
Terkait program prioritas Kota Administrasi Jakarta Pusat yang akan dibahas pada pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kota, Agus mengatakan, usulan prioritas di tingkat kota pun masih dalam pembahasan di tingkat provinsi. Namun menurutnya, kemungkinan usulan prioritas ini berkaitan dengan penataan kawasan seperti, penataan kawasan Petojo Enclek, pengendalian banjir, serta pembangunan puskesmas di 13 kelurahan yang belum memiliki puskesmas.