BRIN Kolaborasi Pemkot Jakpus Teliti Fungsi Kecamatan di Daerah Otonomi Khusus
Reporter: Nelly Marlianti | Editor: Andreas Pamakayo
Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Dhany Sukma. Foto: Nelly Marlianti
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berkolaborasi bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Pusat melakukan penelitian mengenai fungsi kecamatan di daerah otonomi khusus.
Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Walikota, Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Jalan Tanah Abang I, Gambir, Kamis (3/11).
Peneliti BRIN Siti Aminah menerangkan, penelitian yang dilakukan pihaknya terhadap fungsi kecamatan di daerah otonomi khusus seperti DKI Jakarta dimaksudkan untuk menganalisis kapasitas kelembagaan terhadap pelaksanaan fungsi kecamatan di Provinsi DKI Jakarta. Serta merumuskan model transformasi kelembagaan kecamatan untuk optimalisasi pelaksanan lomba fungsi kecamatan di Provinsi DKI Jakarta.
"Kita ingin capture problematika yang ada di kecamatan, optimalisasi fungsi kecamatan dalam pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat," ungkapnya.
Dia mengharapkan dengan adanya penelitian tentang fungsi kecamatan ini dapat memberikan rekomendasi terhadap pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta, untuk penataan, serta penguatan kelembagaan kecamatan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan daerah.
Di tempat yang sama, Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Dhany Sukma mengungkapkan, untuk melihat arah dan fungsi kecamatan akan dibawa kemana harus terlebih dulu dilihat kebijakan desentralisasinya.
Dhany menerangkan, mengacu pada Permendagri 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta, kelurahan dan kecamatan sudah diatur pola pelimpahan kewenangannya. Artinya dari Gubernur, Wali Kota secara berjenjang sampai kecamatan dan kelurahan sudah diatur melakukan apa.
"Kita lihat dari situ nantinya efektifitas dan efisiensinya, baru kelihatan format organisasinya seperti apa. Apakah teritorial base atau fungsional base. Lihat struktur dan sistemnya bagaimana, strateginya bagaimana," jelasnya.