Pemkot Jakpus Evaluasi Bantuan Pangan Non Tunai dan PKH
Reporter: H. A. Daelani | Editor: Andreas Pamakayo
Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Setko Jakarta Pusat M. Fahmi. Foto: Angga Rizkyanda
Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Pusat menggelar rapat monitoring dan evaluasi bantuan pangan non tunai serta Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditujukan kepada para keluarga penerima manfaat.
Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Setko Jakarta Pusat M. Fahmi mengatakan, persoalan bantuan tidaklah semudah seperti yang kita saksikan selama ini, ternyata banyak kendala yang terjadi baik itu dari hulu sampai ke hilir.
"Maksud dari Hulu sampai ke hilir adalah dari pemerintah pusat sampai kepada si-penerima manfaat. Contoh data yang diberikan dari warga melalui Musyawarah Kelurahan (Muskel) kemudian diajukan kepada Kementerian sosial dan setelah diverifikasi oleh Kemensos dan turun lagi ke kelurahan ternyata masih banyak data tidak by name by adress, artinya nama ada namun alamat tidak jelas," kata Fahmi didampingi Kasudin Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat Abdul Salam, dan Kabag Kesra Haikal Shodri saat memimpin rapat monitoring dan evaluasi bansos non tunai, yang diikuti Kepala Seksi Kesra se-Jakarta Pusat, di Ruang Serbaguna Utama, Kantor Wali Kota Jakarta Pusat Jalan Tanah Abang I, Gambir, Rabu (19/1).
"Ada juga nama-nama yang tidak diusulkan pada Musyawarah Kelurahan tiba-tiba muncul. Ini juga menjadi permasalahan buat kita,” ucapnya.
Menurutnya, peran Pemerintah Daerah sebenarnya membantu distribusi berjalan dengan baik dan lancar. Hanya saja ada beberapa hal yang menjadi catatan buat semua yaitu, pertama kadang-kadang saat penyerahan bantuan waktunya mepet, diinfokan hari ini besok harus sudah dilaksanakan sementara penerima bantuan jumlahnya ribuan.
"Kedua, situasi pandemi karena waktunya mepet, warga datang berbondong-bondong di waktu bersamaan meskipun dari pihak kelurahan waktu sudah diatur, tapi fakta di lapangan jam 06.00 sudah datang bersamaan, padahal situasi masih pandemi," ujarnya.
"Ke depan saya berharap penyerahan bantuan pangan non tunai dan PKH lebih baik lagi dari tahun sebelumnya," imbuh Fahmi.
Sementara itu, Kasudin Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat Abdul Salam menambahkan, penerima Bantuan Sosial Pangan (BSP) tahun 2021 di wilayah Jakarta Pusat sebanyak 26.812 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terdiri 12.294 Program Keluarga Harapan (PKH) dan 14.518 reguler atau BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai).
"Ada berbagai macam kendala dalam penyaluran bantuan tersebut di antaranya KKS-nya hilang, rusak, saldo kosong, kartu double, pindah alamat, lupa PIN/terblokir, e-Wallet, tidak hadir/sakit, tanpa keterangan, dan pending penyaluran," ungkapnya.