Sekko Minta UKPD Identifikasi Status Hukum Usulan Warga

• Pemerintahan
•   10 Feb, 2022
• 469

Sekretaris Kota (Sekko) Administrasi Jakarta Pusat (Jakpus) Iqbal Akbarudin membuka Musrenbang Tingkat Kecamatan Menteng. Foto: Nelly Marlianti

Sekretaris Kota (Sekko) Administrasi Jakarta Pusat (Jakpus) Iqbal Akbarudin meminta Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) terkait agar dapat melakukan identifikasi menyeluruh terhadap status hukum dari usulan warga.

Hal ini disampaikannya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Menteng, di kantor kecamatan setempat, Kamis (10/2).

Dalam kesempatan ini, Iqbal menegaskan, identifikasi lapangan dan survei lokasi menjadi penting bagi usulan fisik yang diajukan warga. Selain itu, UKPD terkait juga perlu melakukan pengecekan status hukum dari lokasi yang menjadi usulan warga. Sehingga kedepannya tidak terjadi kegagalan realisasi usulan warga akibat berbenturan dengan status hukum.

“Penting melakukan survei lokasi untuk usulan fisik dari warga. Jangan sampai terjadi usulan warga yang sudah direncanakan dan diakomodir tidak bisa dieksekusi karena terkendala status hukum. Karenanya UKPD harus memastikan status hukum lokasi tersebut,” ungkapnya.

Selain itu, Iqbal juga menyoroti program Community Action Plan (CAP) dan Collaborative Implementation Program (CIP) dari Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Kota Administrasi Jakarta Pusat. Di mana dalam program ini masyarakat bisa terlibat langsung mengajukan usulan penataan lingkungannya.

Ia menambahkan, nantinya di Kecamatan Menteng, RW yang masuk kedalam program ini harus bersama-sama masyarakat menentukan perencanaan pembangunan lingkungan.

“Jadi pelaksanaanya ini berkolaborasi, masyarakat terlibat aktif dalam program CAP-CIP ini,” jelasnya.

Sementara itu, Camat Menteng Eddy Suryaman menjelaskan, ada 184 usulan dari warga yang masuk dalam pembahasan Musrenbang Tingkat Kecamatan Menteng. Usulan terbanyak ada di Sudin PRKP sebanyak 55 usulan dan Sudin Bina Marga sebanyak 41 usulan.