Tinjau Pembinaan dan Monitoring Layanan Publik, Aspem: Untuk Evaluasi Bukan Mencari Kesalahan
Reporter: H. A. Daelani | Editor: Andreas Pamakayo
Pembinaan dan monitoring layanan publik yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Adminstrasi Jakarta Pusat ke kelurahan dan kecamatan untuk evaluasi bukan mencari kesalahan.
Demikian dikatakan, Asisten Pemerintahan (Aspem) Setko Administrasi Jakarta Pusat Denny Ramdany saat melakukan pembinaan dan monitoring layanan publik serta kinerja pegawai di Kantor Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Selasa (30/8).
Peninjauan ini, lanjutnya, juga bicara mengenai Pergub 152 Tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja artinya, sekarang tata kerja sekretariat kota, kecamatan, dan kelurahan adalah satu. Kalau dulu dipecah-pecah kota sendiri, camat sendiri, dan lurah sendiri.
"Intinya bahwa kita adalah satu keluarga besar, mau tidak mau di kelurahan ada yang sakit, kami di kota harus merasakan sakit, jika di kelurahan ada kendala mari kita pecahkan secara bersama-sama," kata Denny.
Lebih lanjut, Denny menuturkan, pada era digitalisasi sekarang ini diminta para pegawai dapat meningkatkan kemampuan, ketrampilan, dan wawasan. Ikuti perkembangan, jadi ilmu itu tidak harus melulu di bangku sekolahan tapi melalui media massa dan teknologi yang semakin berkembang.
"Jadi tidak usah takut jika ada tim Pemkot Jakpus datang untuk melakukan pembinaan dan monitoring layanan publik, karena tujuannya untuk evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan. Jika ada persoalan bisa dikerjakan secara bersama-sama dan ini sesuai dengan perintah wali kota," ucapnya.
"Saya selaku keluarga besar dari Pemkot Administrasi Jakarta Pusat mempunyai kewajiban untuk mengingatkan kepada teman-teman yang di bawah dengan berjalan sesuai jalurnya," kata Denny.
Sementara itu, Lurah Kwitang Rama Permana Bahri menambahkan bahwa pembinaan dan monitoring layanan publik sangat diperlukan, karena ini bagian dari monitoring untuk menjaga service excelent dan standar tinggi dari pelayanan kepada masyarakat itu sendiri.
"Untuk evaluasi dan monitoring harus tetap dilakukan secara berkala dan berkelanjutan, karena ini bagian kontrol kepada standar pelayanan pemerintahan itu sendiri," imbuhnya.
Dalam turut dihadiri, Kabag Kepegawaian Ketatalaksanaan Pelayanan Publik Munjir Munaji, Suban Kepegawaian Yanu Hadiyanto, Kacab Bank DKI Jakpus Ahmad Romdoni, Camat Senen Ronny Jarpiko dan Wakil Camat Senen Zahrul Wildan.