Walikota: Penanganan Penyakit Menular Dapat Diatasi Melalui Kerjasama Lintas Sektoral
Reporter: Aulia | Editor: Iman
Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma saat menghadiri pertemuan kemitraan lintas sektor serta kesepakatan bersama dalam penanggulangan AIDS, tuberkulosis dan malaria di Jakarta Pusat, Foto: Malik
Walikota: Penanganan Penyakit Menular Dapat Diatasi Melalui Kerjasama Lintas Sektoral
Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma mengatakan, perlu kerjasama lintas sektoral terkait penanganan penyakit menular yang terjadi di wilayah Jakarta Pusat.
Hal itu dikatakan Dhany saat menghadiri pertemuan kemitraan lintas sektor serta kesepakatan bersama dalam penanggulangan AIDS, tuberkulosis dan malaria di Jakarta Pusat, yang berlangsung di salah satu hotel di Jalan Wahid Hasyim, Kelurahan Kampung Bali, Tanah Abang, Jumat (29/9).
Dhany menuturkan, kegiatan ini merupakan kebijakan dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta bekerjasama dengan Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia yang melihat dan membahas isu-isu strategis terkait penyakit menular seperti HIV/AIDS, tuberkulosis (TBC) dan malaria.
“Untuk malaria kita sudah bisa mengeliminasi. Hanya saja untuk HIV/AIDS dan TBC yang akan kita fokuskan,” ujarnya.
Menurut Dhany, persoalan penyakit menular tersebut merupakan persoalan lintas sektor sehingga semuanya harus ikut terlibat, baik dalam aspek lingkungan, fisik, perilaku, layanan kesehatan, dan aspek genetika.
“Kita memegang semua sektoral terkait, mudah-mudahan dengan keterpaduan kita bisa mengatasi persoalan kesehatan khususnya ketiga isu penyakit tadi,” tuturnya.
Dhany berharap ada sumber daya yang dialokasikan oleh negara sehingga pada tahun depan harus masuk dalam sistem perencanaan.
“Jadi, dari kelurahan, kecamatan fokus pada upaya pencegahan kasus tadi maka ada dukungan anggaran yang dialokasikan,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Sudin Kesehatan Jakarta Pusat Rismasari menambahkan, terkait isu tiga penyakit menular tersebut, Pemprov DKI Jakarta telah memiliki kebijakan. Namun kegiatan ini untuk memastikan dan memantapkan bahwa kegiatan dijalankan dengan baik dan benar.
“Memang akan ada perubahan kebijakan terkait dengan TB ini. Saat ini draffnya sudah selesai dan sudah masuk ke tingkat Provinsi DKI Jakarta. Nantinya akan melahirkan keputusan gubernur (kepgub),” bebernya.
Diundangnya delapan camat dan 44 lurah dalam kegiatan ini, karena lurah dan camat lebih dekat ke masyarakat. Nantinya akan ada anggaran prioritas untuk tiga penyakit itu di tingkat kelurahan dan kecamatan.
“Lurah dan camat sudah ada anggaran tapi belum maksimal karena di wilayah lebih banyak anggaran kemasyarakatan dibandingkan anggaran untuk program pencegahan penyakit. Nantinya, setelah ada anggaran prioritas tentang penyakit menular, pencegahan akan lebih maksimal,” pungkasnya.
(Aulia)