Pj Gubernur Imbau Masyarakat Jauhi Judi Online
Reporter: Rio Cornelianto | Editor: Andreas Pamakayo
Pameran Kinerja Publikasi Keterbukaan Informasi Publik Kejaksaan RI, di Terowongan Kendal. Foto: Maulana
Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Dhany Sukma mendampingi Pj (Penjabat) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghadiri talk show Jaksa Menjawab dan Pameran Kinerja Publikasi Keterbukaan Informasi Publik Kejaksaan RI, di Terowongan Kendal, Menteng, Minggu (22/9) pagi.
Kegiatan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini dimotori oleh Inspektorat DKI Jakarta serta Puspen Kejaksaan diselenggarakan sebagai rangkaian Hari Jadi Kejaksaan yang ke-79.
Bertujuan untuk menjalin kerja sama strategis demi wujudkan good governance sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan memperkuat komitmen anti-korupsi.
Dalam talk show Jaksa Menjawab, Heru Budi Hartono menjelaskan bahayanya judi online terhadap masyarakat khususnya anak-anak sekolah yang dapat merusak dari segala sisi.
"Judi online itu dapat merusak dari sisi ekonomi, sisi sosial hingga sisi pribadi sendiri. Mulai dari masyarakat, anak-anak sekolah, tentunya juga karyawan, para pejabat DKI, dan seluruhnya," katanya.
Permasalahan judi online itu, lanjut Heru, hari ini berkamuflase menjadi permainan atau games online yang sangat sederhana seperti mengumpulkan warna yang sama, dadu juga puzzle.
"Anak-anak sekolah dan masyarakat tidak sadar, maka tidak hanya Kejaksaan dan Pemda DKI, menurut saya Kementrian Kominfo juga harus memberikan informasi yang baik mana saja aplikasi-aplikasi yang mengarah ke judi online harus di-take down," tegasnya.
Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta juga aktif melakukan kampanye anti-korupsi dan anti-judi online melalui berbagai media, termasuk media sosial, guna menyebarluaskan kesadaran akan dampak negatif dari kegiatan ilegal tersebut.
Kerja sama dengan kejaksaan juga mencakup upaya sosialisasi kepada ASN tentang penerapan nilai-nilai integritas, etika, dan profesionalisme di lingkungan pemerintahan.